Komisi X DPR Akan Panggil Kemdiktisaintek, Minta Penjelasan Resmi Terkait Rencana Pembentukan URI

Komisi X DPR RI berencana memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk meminta penjelasan resmi terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).

Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan strategis di sektor pendidikan tinggi.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini wacana pembentukan URI belum pernah dibahas secara resmi bersama komisi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pembahasan komprehensif akan segera diagendakan pada masa sidang mendatang.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu kami mengagendakan dengan mitra kami Kemdiktisaintek pada masa sidang mendatang untuk meminta penjelasan komprehensif mengenai landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta peta jalan pengembangan URI," ujar Hetifah di Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa Komisi X pada prinsipnya menyambut baik setiap inovasi untuk memajukan pendidikan nasional.

Kendati demikian, kebijakan besar seperti pendirian perguruan tinggi baru harus dirumuskan secara akuntabel, berbasis kebutuhan nyata, dan berlandaskan hukum yang kuat.

Hetifah juga mengingatkan agar kehadiran URI tidak memicu tumpang tindih kewenangan maupun fragmentasi di dalam ekosistem pendidikan tinggi yang sudah ada saat ini.

"Kebijakan sebesar ini harus disusun secara akuntabel dan berbasis kebutuhan, serta tidak boleh menimbulkan tumpang tindih fungsi atau fragmentasi dalam ekosistem pendidikan tinggi yang sudah berjalan, termasuk kejelasan pada dasar hukum formalnya," tegas Hetifah.

Melalui Rapat Dengar Pendapat mendatang, Komisi X berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan arah pengembangan URI.

Langkah ini dinilai penting demi memastikan keselarasan kebijakan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia