Kopdes Merah Putih Resmi Dilibatkan Salurkan Bansos Beras Mulai 17 Agustus

Pemerintah mulai melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam penyaluran bantuan pangan beras yang akan dimulai pada 17 Agustus 2026. Langkah ini menjadi bagian dari optimalisasi infrastruktur koperasi desa sekaligus memperluas akses distribusi bantuan kepada masyarakat.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan KDKMP dapat difungsikan sebagai titik distribusi bantuan pangan apabila memiliki fasilitas penyimpanan dan lokasi yang memadai.

"KDKMP yang sudah ada bisa menjadi salah satu titik penyaluran bantuan pangan. Kalau misalnya di desa ada KDKMP yang besar, punya tempat yang luas, gudangnya cukup besar, dan dekat dengan tempat tinggal para penerima bantuan pangan, bisa digunakan sebagai lokasi titik salur. Kita bisa mengoptimalkan fasilitas yang dimiliki oleh koperasi," ujar Rachmi dalam Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras.

Menurut Rachmi, penyaluran bantuan pangan tahap kedua akan dilakukan serentak bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Pemerintah menilai momentum tersebut tepat untuk memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Penyaluran bantuan pangan ini akan dilaksanakan di bulan Agustus bersamaan dengan perayaan 17 Agustus di semua wilayah. Amanat dari Bapak Menko Perekonomian dan diperkuat oleh Bapak Kepala Bapanas bahwa penyaluran di bulan Agustus ini momennya sangat bagus dan tepat," katanya.

Program bantuan pangan tersebut akan menyasar 33.244.408 penerima yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru per 10 Juli 2026. Setiap penerima akan memperoleh 10 kilogram beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September yang dapat disalurkan sekaligus.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial.

Dalam surat penugasan tertanggal 30 Juli 2026, Amran menyebut bantuan pangan beras ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, serta membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Selain menyiapkan titik distribusi, Bapanas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kesiapan kualitas beras, kemasan, hingga distribusi ke daerah, terutama wilayah dengan tantangan logistik seperti Papua.

"Kami berharap penyaluran bantuan pangan tahap ini bisa 100 persen," ujar Rachmi.

Baca Juga: Pengamat: Kopdes Merah Putih Bukan Koperasi, Itu Warung Politik

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Pengurus Kopdes Merah Putih Dipotong dari Gaji, Bukan Ditanggung APBN

Baca Juga: Beban APBN Makin Berat? Gaji Manajer Kopdes Bakal Ditanggung Negara 2 Tahun

Pemerintah menyiapkan sekitar 997,2 ribu ton beras untuk program tersebut dengan total anggaran Rp17,52 triliun. Program ini merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat jaring pengaman sosial.

Sebagai pembanding, penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Februari-Maret 2026 telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat atau 99,7% dari target, dengan total beras yang disalurkan mencapai 664,88 ribu ton.