Daripada Safari Politik, Jokowi Lebih Baik Bantu Presiden Prabowo

Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwarnai penobatan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor terus memancing perdebatan. Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai kontroversi seperti ini memang hampir selalu mengikuti setiap langkah politik Jokowi.

Menurut Adi, aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden memunculkan dua kubu yang saling bertolak belakang. Ada pihak yang mempertanyakan tujuan di balik safari politik tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap langkah itu sebagai hak politik setiap warga negara.

"Kalau soal Jokowi pasti menimbulkan pro kontra. Banyak pihak yang memang mempertanyakan apa sih urgensinya safari politik yang dilakukan oleh Jokowi," ujar Adi Prayitno melalui kanal YouTube miliknya, Senin (3/8/2026).

Adi menjelaskan, kelompok yang mengkritik menilai safari politik itu terlalu dini karena Pemilu 2029 masih cukup lama. Menurut mereka, Jokowi seharusnya lebih memusatkan perhatian untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan berbagai program strategis.

"Bukankah Pemilu 2029 masih jauh? Apakah tidak sebaiknya Jokowi fokus membantu kerja-kerja politik yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto," ucapnya.

Meski demikian, Adi juga melihat ada pandangan berbeda dari sebagian masyarakat. Kelompok ini menilai tidak ada yang keliru dengan safari politik Jokowi karena statusnya kini sama seperti warga negara lainnya yang memiliki kebebasan untuk beraktivitas di dunia politik.

"Banyak juga yang mendukung Jokowi bahwa apa yang dilakukan melalui safari politik itu tidak perlu diperdebatkan dan dikritisi, karena Jokowi seperti kebanyakan warga negara yang lain memiliki hak politik dan kebebasan untuk melakukan aktivitas politik," jelas Adi.

Menurut Adi, perbedaan pandangan tersebut menjadi gambaran bahwa figur Jokowi masih memiliki daya tarik politik yang kuat. Setiap langkah yang diambil mantan kepala negara itu hampir selalu menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan di ruang politik nasional.

Baca Juga: Prof Gayus: Sidang Pidana Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Bakal Mentok, Pembuktiannya Harus Lewat PTUN

Perdebatan tersebut kembali menguat setelah Jokowi melakukan kunjungan politik ke NTT pada Sabtu (1/8/2026). Dalam agenda itu, ia menerima penobatan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor.

Penobatan tersebut dilakukan oleh sembilan raja yang berasal dari wilayah Kerajaan Timor. Momen itu kemudian menjadi sorotan publik dan memicu berbagai tafsir mengenai makna politik di balik kunjungan Jokowi ke kawasan tersebut.

Terlepas dari berbagai spekulasi yang berkembang, Adi menilai respons masyarakat terhadap safari politik Jokowi memang akan selalu terbagi. Hal itu, menurutnya, merupakan konsekuensi dari besarnya pengaruh politik yang masih dimiliki Jokowi meski sudah tidak lagi berada di pemerintahan.