Prabowo Dorong Investasi dan Perdagangan dengan Thailand, Target Rp360 Triliun

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyepakati target peningkatan nilai perdagangan bilateral menjadi US$20 miliar atau sekitar Rp360 triliun pada 2030. Target tersebut akan ditempuh melalui implementasi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 yang disepakati kedua negara.

Prabowo mengatakan kerja sama ekonomi menjadi pilar utama hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimistis target perdagangan sebesar US$20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi Roadmap Kemitraan Strategis," katanya, dalam pertemuan bilateral dengan Anutin Charnvirakul, dikutip Selasa (4/8/2026).

Untuk mencapai target tersebut, kedua negara sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, serta mempererat kemitraan antarpelaku usaha. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan Joint Trade Commission untuk pertama kalinya sebagai forum resmi membahas peluang bisnis sekaligus menyelesaikan hambatan perdagangan.

Selain perdagangan, Indonesia dan Thailand juga memperluas kerja sama di sektor ketahanan pangan. Kolaborasi akan mencakup pengembangan teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga penguatan rantai pasok guna meningkatkan ketahanan pangan kedua negara.

Di sektor energi, kedua negara mendorong pembentukan Indonesia–Thailand Energy Forum sebagai wadah memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha.

Prabowo juga menyatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerja sama ekonomi digital, termasuk memperluas pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan investasi.

Selain itu, kedua negara melihat potensi besar pengembangan industri halal. Menurut Prabowo, Indonesia dan Thailand memiliki keunggulan masing-masing yang dapat dikolaborasikan untuk membangun rantai pasok industri halal di tingkat regional maupun global.

Di bidang konektivitas, kedua negara menyambut pembukaan rute penerbangan langsung Jakarta–Bangkok dan Denpasar–Phuket yang diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, perdagangan, investasi, dan sektor pariwisata.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Thailand juga mengadopsi Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia–Thailand 2026–2030 sebagai panduan kerja sama bilateral dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, kedua negara menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang pendidikan untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia.

Kerja sama sektor swasta juga diperluas melalui penandatanganan MoU antara Tourism Authority of Thailand dan TransNusa di bidang pariwisata dan konektivitas, serta MoU antara Bio Aksel dan Pro Konsilium terkait proyek pengolahan sampah organik.

Baca Juga: Thailand Gelontorkan Rp11 Triliun untuk EV, Perlukah Indonesia Meniru?

Baca Juga: Indonesia-Thailand Sepakat Perkuat Industri Halal, Bangun Rantai Pasok Regional hingga Global

Di luar sektor ekonomi, Prabowo dan Anutin turut membahas penguatan kerja sama politik dan keamanan, termasuk penanganan kejahatan lintas negara seperti online scam. Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Thailand atas fasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan tersebut.

Kedua negara sepakat meningkatkan pertukaran informasi dan intelijen, investigasi bersama, pelacakan aliran keuangan, serta koordinasi penegakan hukum untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional. Indonesia dan Thailand juga mendukung pengembangan Transnational Referral Mechanism (TRM) guna mempercepat perlindungan dan pemulangan korban kejahatan lintas negara.

Pada tingkat regional, kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN. Indonesia dan Thailand juga sepakat mendukung implementasi Five-Point Consensus untuk mendorong penyelesaian konflik di Myanmar melalui dialog inklusif, penghentian kekerasan, dan peningkatan akses kemanusiaan.