PKS Sebut Menteri Prabowo Tak Harus dari Parpol, Begini Tanggapan PDIP

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 17 Agustus 2026 mendapat respons dari PKS dan PDIP. PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto merekrut orang baru berdasarkan kapasitas dan integritas, sedangkan PDIP menyebut keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera mengatakan merit system perlu menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan kabinet. Ia juga menilai profesional dari luar partai dapat dipertimbangkan.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujar Mardani.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Prabowo. Menurut dia, presiden memiliki kewenangan menentukan perlu tidaknya perombakan kabinet sekaligus siapa yang diganti dan menggantikannya.

Baca Juga: Istana Buka Sinyal Reshuffle, Dua Kursi Wamen Kosong Bakal Jadi Prioritas

"Terserah Presiden. Hak prerogatif presiden," ujar Andreas kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Kabar reshuffle disebut akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Informasi yang beredar menyebut perombakan tersebut berskala kecil dan salah satunya untuk mengisi sejumlah posisi kabinet yang masih kosong.