Sekolah Rakyat Angkat 43 Ribu Anak, 100 Ribu Guru ASN Terabaikan

Kepala Bidang Advokasi Guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menyoroti pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya yang menyebut 43.000 anak jalanan kini bersekolah di Sekolah Rakyat.

Iman menyayangkan bahwa di sisi lain lebih dari 100.000 guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) justru tidak mendapatkan jaminan status dan kesejahteraan yang jelas karena ditempatkan sebagai PPPK paruh waktu. 

Kondisi ini, menurutnya, terjadi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran hingga Rp1,2 triliun per hari diterapkan.

"Tapi 100.000 lebih guru, jadi PPPK Paruh waktu, dengan jaminan status tidak jelas, kesejahteraan yang tidak tentu, padahal mereka ASN. Itu hanya terjadi di zaman MBG," ujarnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (10/8).

Ia juga mengingatkan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih sangat besar, mencapai 4 juta. Rinciannya: 217 ribu anak putus sekolah, 337 ribu anak SMP tidak melanjutkan, 575 ribu anak belum pernah sekolah, dan total 1,1 juta anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah.

"43 ribu itu hanya sekitar 1% dari anak tidak sekolah di Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Seskab Teddy menegaskan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat, telah membuat lebih dari 43 ribu anak yang hidup di jalanan dan putus sekolah kembali bisa menimba ilmu.

Baca Juga: Survei IPO: Teddy Indra Wijaya, Kuda Hitam di Balik Kinerja Kabinet

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pihak-pihak yang menilai bahwa Sekolah Rakyat tidak bermutu.

"Sekolah Rakyat tidak bermutu, kata siapa? Hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah yang kesehariannya hidup di jalanan. Sejak di awal pemerintahan Presiden Prabowo kembali dapat menimba ilmu melalui Sekolah Rakyat," ujar Teddy dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet.