Subsidi Pertalite Salah Sasaran, Pemerintah Bidik Kelompok Kaya dan Sangat Kaya

Pemerintah mulai mengkaji pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas. Sasaran awal kebijakan tersebut adalah masyarakat yang berada pada desil 9 dan desil 10, yang masing-masing dikategorikan sebagai kelompok kaya dan sangat kaya.

Rencana itu dibahas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite secara khusus akan diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Namun, ia menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian sebelum benar-benar diterapkan.

"Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," ujar Purbaya kepada wartawan usai bertemu Bahlil di kantornya.

Salah satu hal yang turut dievaluasi pemerintah adalah mekanisme penyaluran Pertalite melalui PT Pertamina (Persero). Purbaya mengatakan dirinya telah melihat langsung sistem penyaluran tersebut dan menilai mekanismenya sudah berjalan cukup baik.

Dengan kondisi tersebut, Purbaya menilai penerapan pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok atas berpotensi segera dilakukan. Meski begitu, pemerintah masih perlu memastikan skema pembatasan yang digunakan dapat berjalan efektif di lapangan.

Bahlil sebelumnya mengakui bahwa penyaluran Pertalite bersubsidi selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 disebut masih menikmati subsidi yang seharusnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

Menurut Bahlil, persoalan tersebut perlu segera dibenahi karena anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah ingin memastikan anggaran sebesar itu benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang berhak.

"Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.

Bahlil juga menegaskan pembahasan mengenai pembatasan subsidi Pertalite tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Kementerian ESDM langsung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas teknis penerapannya.

Ia sebelumnya memberikan gambaran mengenai persoalan ketepatan sasaran subsidi dengan menyinggung masyarakat yang menggunakan kendaraan mewah. Menurut Bahlil, penggunaan kendaraan seperti BMW dan Mercedes-Benz semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kelayakan seseorang menikmati BBM bersubsidi.

Baca Juga: Bahlil Sentil Mobil Mewah Pakai Pertalite: 'Masa Pakai Minyak Subsidi?'

"Pakai BMW, Mercy, masa pakai minyak subsidi?" kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Meski akses subsidi bagi kelompok tertentu tengah dikaji untuk dibatasi, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan. Bahlil menegaskan kebijakan pembatasan tersebut berbeda dengan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian harga mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Jika harga minyak global turun, harga BBM nonsubsidi dapat ikut turun, sedangkan kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong penyesuaian harga.

Dengan demikian, kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah bukan berupa kenaikan harga Pertalite, melainkan pembatasan akses subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah kini masih mematangkan sistem agar subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih tepat sasaran.