Ditanya soal Antrian BBM Mengular, Wali Kota Kendari: 'Aduh, Saya Pusing!, Dibutuhkan Pengertiannya'

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, blak-blakan mengaku kewalahan dan pusing menghadapi krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tengah dialami masyarakat di wilayahnya.

Pasalnya, kewenangan terkait kuota dan pasokan BBM sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan di ranah pemerintah daerah.

Keluhan tersebut disampaikannya saat menanggapi antrean mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kendari belakangan ini.

"Nah ini, aduh saya juga pusing gimana ngomentarinnya ini, ini kebijakan pusat, kita kan bukan penghasil," keluh Siska dengan nada frustrasi.

Lebih lanjut, Siska menjelaskan bahwa fenomena kelangkaan BBM ini tidak lepas dari dinamika geopolitik global.

Berdasarkan keterangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), gangguan pasokan BBM hingga ke daerah-daerah di Indonesia turut dipengaruhi oleh ketegangan yang terjadi di jalur perdagangan minyak dunia, yakni Selat Hormuz, Iran.

Meski situasi sedang sulit, Siska meminta masyarakat Kendari untuk bersabar dan memberikan pengertian. Ia meyakinkan bahwa pemerintah tidak lepas tangan.

"Kata Mendagri kelangkaan BBM itu terpengaruh Selat Hormuz dampaknya sampai ke daerah. Keadaan ini, kita ga menginginkan hal ini, tapi mau tak mau harus kita hadapi dan dibutuhkan pengertian juga. Pemerintah tidak tinggal diam, upaya sudah dilakukan, insya allah secepatnya ada supaya tidak ada yang mengantri-antri," bebernya.

Di tengah penderitaan warga yang harus mengantre panjang demi BBM, mencuat dugaan adanya praktik curang berupa penimbunan solar dan Pertalite subsidi.

Sejumlah kendaraan berkapasitas besar dilaporkan kerap melakukan pengisian BBM subsidi.

Ia berjanji tidak akan tinggal diam dan segera menginstruksikan jajarannya untuk turun langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. "Saya akan melihat langsung kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah penindakan selanjutnya," tegasnya.