Presiden Prabowo Tegaskan BUMN Bukan Milik Direksi atau Komisaris, Tapi Milik Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan badan usaha milik negara (BUMN) merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi maupun komisaris perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya ketika membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, jumlah tersebut terlalu banyak karena terdapat sejumlah BUMN yang dinilai tidak produktif serta memiliki terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris.

"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," katanya.

Baca Juga: Sekjen Demokrat Sebut Perampingan BUMN Jadi Kunci Genjot Pendapatan Danantara

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari penataan perusahaan negara. Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir tahun ini.

"Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN," ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara.

"750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," tegasnya.