Ibu vs 'Anak Durhaka': Membedah Kekecewaan Megawati pada Jokowi

Sejak pecah kongsi politik pada Pilpres 2024, Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah lagi terlihat satu forum bersama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026), Jokowi hadir sementara Megawati memilih absen.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai luka batin Megawati terhadap Jokowi sangat dalam, bahkan lebih besar dibandingkan luka batinnya terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau dibandingkan dengan SBY, luka batin Mega itu jauh lebih dalam ya dibanding kalau di kalau di apple-to-apple dengan Joko Widodo," ujar Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Jumat (14/8). 

Menurut Hersu, latar belakang hubungan Megawati dengan SBY dan Jokowi sangat berbeda. SBY saat itu hanyalah menteri di kabinet Megawati. Ketika ditanya apakah akan maju sebagai calon presiden, SBY menyatakan tidak, namun kemudian maju dan berhasil mengalahkan Megawati.

Berbeda dengan SBY, hubungan Megawati dan Jokowi bukan sekadar mitra politik, melainkan sudah seperti ibu dan anak.

"Tapi kalau Jokowi ini benar-benar parah, karena tadi itu dia ini kan seperti apa ya, Jokowi sendiri menyebut sudah dianggap seperti ibunya sendiri katanya, ibunya sendiri kemudian dikhianati. Kalau dikhianati ya kayak Malin Kundang dong begitu ya," tandasnya.

Baca Juga: PSI jadi 'Sekoci' Gibran, Ini Kemungkinan Dua Skenario Jokowi untuk Pilpres 2029

Latar Belakang Konflik

Internal PDIP menilai tindakan Jokowi pada Pilpres 2024 sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keputusan partai. Meski saat itu Jokowi masih berstatus kader sekaligus Presiden RI, arah dukungannya dinilai tidak sejalan dengan keputusan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD.

Sementara itu, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Langkah tersebut dianggap sebagai restu diam-diam dari Jokowi, sekaligus mempertegas keretakan hubungannya dengan PDIP.