PSI jadi 'Sekoci' Gibran, Ini Kemungkinan Dua Skenario Jokowi untuk Pilpres 2029

Dua kemungkinan peta politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 disebut menjadi pertimbangan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lektor Kepala dan Ketua Program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Djayadi Hanan menilai langkah Jokowi tersebut merupakan bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian politik, khususnya terkait masa depan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Djayadi mengungkapkan analisis itu dalam podcast Total Politik pada Kamis (13/8/2026). Menurut dia, Jokowi tidak bisa hanya mengandalkan konfigurasi politik yang ada saat ini karena situasi menjelang 2029 masih sangat mungkin berubah.

Setidaknya ada dua skenario yang perlu diperhitungkan.

Jika Prabowo kembali maju, peluang Gibran menjadi cawapres kembali belum aman. Partai-partai pendukung Prabowo diperkirakan akan bersaing mendapatkan posisi cawapres. Djayadi juga menilai ada kecenderungan wakil presiden berbeda pada periode kedua.

Jika Prabowo tidak maju, peta politik akan semakin terbuka. Partai-partai koalisi akan berlomba mengusung kandidat masing-masing, meski tetap berupaya mendapatkan dukungan Prabowo. Dalam kondisi ini, Jokowi dinilai membutuhkan kendaraan politik sendiri agar tetap memiliki ruang menentukan arah pencalonan Gibran atau tokoh lain.

Dalam pandangan Djayadi, PSI menjadi salah satu jawaban atas ketidakpastian tersebut. Dengan membangun kekuatan partai sendiri, Jokowi dinilai memiliki opsi politik yang tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Prabowo maupun partai-partai koalisi.

"Pak Jokowi harus siapkan diri dari sekarang. Banyak tantangan untuk memajukan kembali Gibran sebagai Cawapres Pak Prabowo di 2029. Maka solusinya buat Pak Jokowi hari ini adalah menyiapkan partai PSI," tutur Djayadi.

Pergerakan elektoral PSI disebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan bocoran survei SMRC dan Indikator pada pertengahan 2026, elektabilitas PSI disebut berada di rentang 3 hingga 4,1 persen.

Baca Juga: Tanpa PSI, Gibran Bahkan Dinilai Kesulitan jadi Wapres Lagi di 2029

Djayadi juga mengaitkan strategi tersebut dengan kemungkinan perubahan aturan presidential threshold. Jika ambang batas pencalonan presiden dihapus atau menjadi nol persen, keberadaan partai sendiri di parlemen dapat menjadi modal politik yang lebih penting.

Dalam konteks itu, PSI dapat diposisikan sebagai "sekoci" politik Jokowi untuk menghadapi berbagai kemungkinan pada 2029. Jika jalur politik melalui koalisi yang ada tidak memungkinkan, Jokowi setidaknya memiliki kendaraan alternatif yang dapat digunakan untuk mempertahankan pengaruh politiknya.