Seperti Wapres AS, Netanyahu Sindir Inggris sebagai 'Republik Islam'

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan sindiran keras terhadap Inggris dengan menyebut negara tersebut sebagai “Republik Islam Inggris”. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam sebuah podcast pada Kamis (13/8/2026), saat membahas pemberitaan media Inggris mengenai Israel.

Netanyahu membandingkan pemberitaan media Inggris saat ini dengan liputan Randolph Churchill, putra Winston Churchill, selama Perang Enam Hari pada 1967. Menurut Netanyahu, pemberitaan positif terhadap Israel seperti yang pernah muncul kala itu kini sulit ditemukan di Inggris.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan komentar Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance pada 2022 yang pernah menyebut Inggris berpotensi menjadi negara Islamis pertama yang memiliki senjata nuklir.

“Ada yang bilang republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah Republik Islam Inggris,” ujar Netanyahu.

“Kami memastikan tidak akan ada lagi negara seperti itu di sini, di Iran,” lanjutnya.

Di tengah pernyataan tersebut, ketegangan juga terjadi di desa Qusra, Tepi Barat. Pemukim Israel dilaporkan mengepung sejumlah rumah warga Palestina, termasuk rumah milik keluarga Palestina-Amerika, sejak Minggu (9/8/2026).

Pengepungan tersebut menyebabkan sekitar 15 warga Palestina, termasuk dua anak-anak, terjebak di dalam rumah. Mereka dilaporkan mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok, termasuk air, listrik, dan makanan.

Pasukan Israel kemudian menetapkan kawasan tersebut sebagai zona militer tertutup dan mulai menertibkan para pemukim pada Rabu.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengecam tindakan para pemukim tersebut. Ia bahkan menyebut mereka sebagai “teroris Israel”.

“Kedutaan Besar AS sangat terlibat aktif, dan IDF serta Kepolisian Israel telah bergerak atas permintaan kami untuk menindak teroris Israel yang melakukan tindakan ini,” ujar Huckabee pada Kamis.

Huckabee juga membantah anggapan bahwa Gedung Putih tidak mengambil tindakan terkait insiden tersebut. Ia mengatakan pihak Kedutaan Besar AS tetap berkoordinasi dan memberikan informasi terbaru kepada pemerintah di Washington.

Anggota parlemen Israel dari partai Hadash-Ta’al, Ofer Cassif, juga berupaya memasuki Qusra untuk melihat kondisi warga secara langsung. Namun, ia sempat dihalangi pasukan Israel.

Cassif mengatakan dirinya datang untuk membantu keluarga Palestina yang disebutnya terkepung dan tidak mendapatkan akses terhadap makanan, air, serta obat-obatan.

Baca Juga: Turki Tuduh Israel Sebar Hoaks soal Iran Ingin Bunuh Trump di Air Force One

“Saya datang ke desa Qusra hari ini untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi dan mencoba membantu keluarga-keluarga Palestina yang terkepung, yang tidak mendapatkan akses makanan, air, dan obat-obatan semata-mata demi melindungi pos terdepan pemukim teroris yang didirikan kembali hari ini,” tulis Cassif.

Ia juga mengkritik kebijakan yang diberlakukan di wilayah tersebut.

“Seperti inilah wujud nyata apartheid. Seperti inilah wujud nyata pendudukan,” tambahnya.

Insiden di Qusra menambah sorotan terhadap aktivitas pemukim Israel di Tepi Barat, sementara pemerintah Israel dan Amerika Serikat menghadapi tekanan terkait penanganan kekerasan terhadap warga Palestina di wilayah tersebut.