Prabowo Usul Pengadilan Ad Hoc BUMN, Dasco: Terlalu Bersemangat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mengkaji usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan pengadilan ad hoc khusus BUMN. Menurut Dasco, gagasan tersebut perlu dibahas lebih lanjut sebelum DPR mengambil sikap.

"Ya, itu kan tadi ada usulan karena Pak Presiden terlalu bersemangat menyampaikan bahwa memang ke belakang itu BUMN-BUMN kita banyak yang rugi karena tata kelola yang tidak baik," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Dasco menegaskan DPR belum mengambil keputusan mengenai usulan tersebut. Ia menyebut pembentukan lembaga atau pengadilan baru membutuhkan kajian dari pemerintah dan DPR.

"Nah, tentunya kami akan kaji dulu mengenai hal itu, dan juga kalau adapun aturan, kan itu adalah pemerintah dan DPR. Begitu," jelas Dasco.

Usulan pengadilan ad hoc tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo ingin pengelolaan BUMN selama tiga dekade terakhir dapat diperiksa secara serius.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan gagasan tersebut akan dikonsultasikan dengan DPR RI. Ia juga membuka peluang adanya pengampunan khusus bagi mantan direksi BUMN yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya.

“Kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus, untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” tutur Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai tidak produktif. Ia mengatakan pemerintah akan mempertahankan perusahaan pelat merah yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Wacanakan Pengadilan Ad Hoc untuk BUMN, Menkum: Belum Dikaji Pemerintah

Usulan tersebut muncul saat Prabowo menyampaikan evaluasi terhadap tata kelola BUMN. Presiden menilai pembenahan diperlukan agar perusahaan negara tidak terus membebani keuangan negara.

Dengan adanya usulan tersebut, DPR kini perlu melihat lebih jauh aspek hukum dan mekanisme pembentukan pengadilan ad hoc khusus BUMN. Dasco memastikan gagasan Presiden akan terlebih dahulu dipelajari sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut.