PKS soal Polemik di Unhan: 'Jangan Sudah Ikut Seleksi Berbulan-Bulan, Lalu Ada Syarat Hijab'

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan secara terbuka ketentuan penggunaan hijab bagi calon kadet putri.

Menurut Saadiah, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hijab, tetapi juga menyangkut kepastian aturan, transparansi proses seleksi, serta penghormatan terhadap hak warga negara.

"Negara harus hadir menjamin kepastian dan keadilan. Jika memang ada ketentuan mengenai hijab bagi calon kadet putri, aturannya harus jelas, tertulis, memiliki dasar hukum, dan disampaikan sejak awal proses seleksi," ujar Saadiah dalam keterangannya.

Saadiah memahami pendidikan pertahanan memiliki standar disiplin dan ketentuan khusus. Namun, menurutnya, penerapan aturan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dan prinsip transparansi.

Ia menilai peserta seleksi harus memperoleh informasi yang jelas mengenai seluruh persyaratan sejak awal agar tidak menghadapi ketentuan baru setelah menjalani rangkaian seleksi.

"Jangan sampai peserta sudah mengikuti seleksi berbulan-bulan, dinyatakan lulus, kemudian baru dihadapkan pada persyaratan yang sebelumnya tidak dijelaskan secara terang. Ini menyangkut keterbukaan (fairness) dalam proses seleksi,” tegasnya.

Saadiah juga meminta persoalan penggunaan hijab bagi calon kadet putri dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kebebasan menjalankan keyakinan, proporsionalitas, dan nondiskriminasi.

Menurutnya, kebutuhan disiplin di lingkungan pendidikan pertahanan perlu dibedakan dari pembatasan terhadap hak warga negara.

"Kita harus membedakan antara kebutuhan disiplin institusi dengan pembatasan hak warga negara. Jangan sampai seseorang harus memilih antara keyakinannya dan cita-citanya untuk mengabdi kepada negara," katanya.

Saadiah berharap Unhan dan Kemhan memberikan penjelasan mengenai dasar dan penerapan ketentuan tersebut agar proses seleksi calon kadet putri berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.