Prabowo Gaspol PLTS 100 GWp, RI Bidik Hemat Devisa US$4,5 Miliar per Tahun

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar. Pemerintah menargetkan kapasitas PLTS nasional mencapai 100 gigawatt peak (GWp) dan seluruh program tersebut rampung pada 2029.

Peluncuran sekaligus groundbreaking program tersebut dijadwalkan berlangsung di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Pemerintah melihat pengembangan energi surya sebagai salah satu cara mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden telah memberikan instruksi agar pembangunan PLTS tersebut dipercepat.

Selain menekan biaya produksi listrik, proyek ini diperkirakan memberikan dampak besar terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memperkirakan kebutuhan impor BBM dapat berkurang sekitar 7,6 miliar liter setiap tahun.

Penghematan devisa dari penurunan impor tersebut diproyeksikan mencapai sekitar US$4,5 miliar per tahun.

Di sisi lain, pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan mampu menekan biaya listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun melalui penurunan biaya pokok produksi.

Dari aspek lingkungan, program ini juga diproyeksikan menghasilkan pengurangan emisi karbon dioksida secara kumulatif hingga 2030 sebesar lebih dari 97 juta ton CO2.

Potensi Surya RI Tembus 3.294 GWp

Ambisi pemerintah membangun PLTS hingga 100 GWp ditopang oleh potensi energi surya Indonesia yang masih sangat besar.

Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, potensi energi surya nasional mencapai 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,494 GWp.

Artinya, kapasitas yang dimanfaatkan saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia.

Untuk mengejar target 100 GWp, pemerintah membaginya ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pada periode 2025-2026 ditargetkan mencapai 17 GWp.

Baca Juga: Wamen ESDM: Potensi EBT 3.680 GW, Baru Tergarap 0,4 Persen

Kemudian, tahap kedua pada 2026-2027 ditargetkan sebesar 18 GWp dan tahap ketiga pada 2027-2028 mencapai 35 GWp. Sementara sisa kapasitas 30 GWp akan ditentukan pada tahap berikutnya.

Khusus tahun ini, pemerintah membidik pembangunan PLTS sebesar 30 GWp. Pada saat bersamaan, pemerintah menargetkan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas total 13 GW.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menggeser sumber pembangkitan listrik dari energi fosil menuju energi terbarukan.

Kapasitas EBT Masih Terbatas

Besarnya target PLTS tersebut menunjukkan tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan.

Data pemerintah menunjukkan kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2025 mencapai 107,51 GW. Dari jumlah tersebut, pembangkit berbasis energi terbarukan baru mencapai 15,63 GW.

Khusus PLTS, kapasitas terpasangnya masih berada di angka 1,494 GW.

Sementara itu, bauran energi baru dan terbarukan (EBT) nasional tercatat sebesar 15,75%. Untuk sektor ketenagalistrikan, porsinya mencapai 16,3%, lebih tinggi dibandingkan target 15,9% dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Pemerintah juga tetap menjalankan pembangunan EBT di luar proyek PLTS 100 GWp.

Sepanjang 2025, sebanyak 15 pembangkit EBT dibangun. Proyek tersebut terdiri atas 12 PLTS dengan kapasitas gabungan 360,26 kilowatt peak (kWp) dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas total 392 kW.

Baca Juga: Kerahkan 17 Helikopter dan 1.500 Prajurit, IBSW Apresiasi Langkah Prabowo Tangani Karhutla

Investasi pembangunan mencapai Rp103,3 miliar dan memberikan manfaat kepada 1.831 keluarga serta 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan PLTS terpadu di 39 lokasi dengan kapasitas total 4.901,7 kWp. Proyek senilai Rp450,2 miliar tersebut ditujukan untuk 4.259 rumah tangga.

Selain itu, tiga PLTMH dengan kapasitas gabungan 790 kW dibangun untuk melayani 464 rumah tangga. Nilai anggarannya mencapai Rp50,4 miliar.

Kejar Industri Surya dari Hulu

PLTS 100 GWp juga disiapkan bukan sekadar untuk menambah pasokan listrik. Pemerintah ingin proyek tersebut menjadi penggerak investasi sekaligus memperkuat industri energi surya di dalam negeri.

Sejumlah sektor dinilai berpotensi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek tersebut, mulai dari pembangkit, transmisi, baterai hingga industri solar photovoltaic (PV).

Pengembangan manufaktur panel dan modul surya di dalam negeri juga didorong agar kebutuhan proyek tidak seluruhnya bergantung pada produk impor.

Rantai pasok industri solar PV nasional diharapkan ikut berkembang, termasuk untuk produksi modul surya, inverter, baterai, serta berbagai komponen pendukung lainnya.

Efek ekonomi juga diproyeksikan muncul dari sisi tenaga kerja. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pembangunan sektor ketenagalistrikan diperkirakan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 760.000 pekerjaan berpotensi masuk kategori green jobs atau pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi dan energi bersih.

Baca Juga: Prabowo Minta Pembangunan PLTS 100 GWp Dipercepat, ini Alasannya

Pemerintah juga tetap mengaitkan transisi energi dengan pemerataan akses listrik. Program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi.

Sementara melalui Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah mendapatkan akses listrik.

Dengan target 100 GWp pada 2029, pemerintah kini tidak hanya mengejar tambahan kapasitas pembangkit. Proyek ini sekaligus diarahkan untuk memangkas ketergantungan BBM impor, menghemat devisa, membuka lapangan kerja, dan membangun fondasi industri energi surya nasional.