Skandal Jokowi Seabrek, Anak Buah Kaesang: Mana Ada Pemerintahan yang Tak Punya Masalah?

Daftar panjang isu yang dikaitkan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali ramai dibahas di media sosial. Diketahui, sebuah akun X @Opposisi6890 baru-baru ini menguraikan berbagai skandal yang disebut terjadi selama Jokowi memerintah. 

Dalam unggahan tersebut, sejumlah isu yang disorot antara lain skandal ijazah palsu, Whoosh, IKN, PSN, pagar laut, dana haji, impor gula, pemerasan K3, Esemka, Kanjuruhan, KM50, hingga sejumlah persoalan lain selama satu dekade kepemimpinan Jokowi. 

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka pun merespons unggahan tersebut. Dedy menilai kritik terhadap Jokowi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia meminta penilaian terhadap sepuluh tahun pemerintahan Jokowi tidak hanya didasarkan pada daftar persoalan atau skandal yang beredar.

Baca Juga: Elektabilitas Gibran Terus Melejit, PSI: Sebentar Lagi Anies Baswedan Tergeser

"Sejauh ini kritik terhadap Jokowi biasa saja dalam arena demokrasi," tulis Dedy di akun X.

Menurutnya, keberadaan berbagai persoalan tidak semestinya membuat seluruh capaian pemerintahan selama satu dekade diabaikan. Ia lantas mempertanyakan apakah ada pemerintahan yang sama sekali terbebas dari masalah.

"Tetapi mengukur sepuluh tahun pemerintahan hanya dari daftar skandal juga tidak adil, mana ada sih pemerintahan di Republik yang tidak punya skandal atau masalah?" ungkapnya.

Dedy kemudian mengajak publik melihat kembali berbagai pembangunan yang dilakukan selama Jokowi menjabat. Ia menyebut sejumlah proyek infrastruktur hingga kebijakan yang menurutnya menjadi bagian dari hasil kerja pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: PSI: Menumbangkan Prabowo-Gibran Adalah Pekerjaan yang Tidak Mudah

"Biar berimbang mari kita periksa apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama 10th. Ada 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, ratusan ribu kilometer jalan desa, puluhan bendungan, jaringan irigasi, pelabuhan, bandara, transportasi massal, pembangunan digital, hilirisasi, dan IKN," terang dia.

Ia menilai capaian tersebut dapat diperiksa dan tidak sebatas klaim politik. Karena itu, Dedy menganggap masyarakat tetap memiliki ruang untuk tidak setuju dengan kebijakan Jokowi, tetapi penilaian terhadap pemerintahannya juga perlu melihat sisi lain.

"Semua itu adalah hasil kerja dan kebijakan yang dapat diperiksa, bukan sekadar slogan atau klaim pencapaian, tapi nyata. Setuju atau tidak dengan pemerintahan Jokowi adalah pilihan politik," ujarnya.

"Tetapi mengatakan bahwa sepuluh tahun pemerintahannya hanya meninggalkan skandal tidak meninggalkan pekerjaan nyata adalah klaim yang sulit dipercaya," imbuh Dedy.