Projo: Kami Pendukung Pemerintah Prabowo-Gibran Sejak Awal Sampai Saat Ini

Projo menegaskan posisi politiknya di tengah polemik yang kembali menyeret organisasi relawan tersebut ke dalam perdebatan mengenai arah kekuasaan dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik memastikan organisasinya merupakan pendukung pemerintahan saat ini. Ia menegaskan organisasinya tidak kehilangan arah politik.

Baca Juga: Massa Ojol di Demo 27 Agustus: Hanya karena Rupiah, Kalian Tinggalkan Kami

“Kami juga tidak pernah mengaku sebagai pemerintah. Projo adalah organisasi relawan yang memiliki sikap politik dan hak politik. Projo adalah pendukung pemerintah Prabowo-Gibran. Sejak awal sampai saat ini,” ungkap Freddy, dikutip Jumat (28/8/2026).

Freddy menilai kritik terhadap pihaknya perlu dibangun dengan memahami perbedaan antara organisasi relawan, partai politik, dan kabinet pemerintahan.

Ia menolak anggapan bahwa organisasi relawannya berusaha menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan. Menurutnya, organisasi relawan memiliki hak untuk menyampaikan sikap dan melakukan kajian politik tanpa harus berubah menjadi lembaga pemerintah.

“Kami juga tidak pernah mengaku sebagai pemerintah,” tegasnya.

Projo, kata Freddy, justru menjalankan fungsi sebagai organisasi masyarakat yang memiliki sikap politik. Karena itu, kajian mengenai perkembangan politik nasional dianggap sebagai bagian dari aktivitas yang wajar.

Sebelumnya, banyak pihak mengkritik pernyataan kontroversial dari Ketum Projo Budi Arie. Ia diketahui membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.

Baca Juga: Tak Ada Ampun, Jokowi Terus Kejar Penggugat Ijazah Meski Ingin Cabut Gugatan di Pengadilan

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.