Karhutla Kalsel Capai 10.095 Hektare, Pemerintah Perkuat Lima Strategi Penanganan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) telah mencapai 2.083 kejadian dengan luas lahan terdampak 10.095,14 hektare hingga 28 Agustus 2026. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat memperkuat penanganan melalui pemadaman, pembasahan lahan, patroli, edukasi, hingga penegakan hukum.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel yang bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan dukungan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 juga mencatat 13.726 titik hotspot.

Banjarbaru menjadi daerah dengan jumlah kejadian karhutla tertinggi, yakni 421 kejadian. Sementara itu, Kabupaten Banjar mencatat luas lahan terdampak terbesar, mencapai 2.285,72 hektare.

Besarnya skala karhutla membuat pemerintah memperkuat penanganan melalui sejumlah pendekatan, mulai dari pengendalian titik api hingga perlindungan masyarakat yang terdampak.

1. Perkuat Pembasahan dan Pengendalian Titik Api

Karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Api yang terlihat padam di permukaan masih dapat menyisakan bara di bawah tanah dan kembali muncul ketika kondisi mendukung.

Kepala BPBD Provinsi Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan pengendalian membutuhkan pemantauan berkelanjutan.

“Pengendalian karhutla membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan dan penanganan secara terpadu. Setiap perkembangan di lapangan perlu menjadi perhatian agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.”

Salah satu upaya dilakukan di Guntung Damar, Banjarbaru. Pemerintah memperkuat pasokan air menuju Embung Jokowi melalui pembersihan saluran dari Cindai Alus.

Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan ketersediaan air diperlukan untuk mendukung proses pembasahan lahan dan pengambilan air oleh helikopter pemadam.

“Ini daerah gambut. Daerah gambut ini panas, baranya masih ada. Kalau terbang terbawa angin, nanti mampir lagi ke tempat yang kering dan terbakar lagi. Sebelah sini sudah kelihatan aman, tapi sebelah sana tadi menyala lagi. Jadi kita terus memantau,” ungkapnya.

Polda Kalsel juga menguji metode pemasangan pipa hingga sekitar dua meter ke dalam lapisan gambut. Metode tersebut dilakukan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk mengalirkan air langsung ke area gambut.

Sekitar 50 unit pipa disiapkan untuk memperluas penerapan metode tersebut.

2. Perkuat Komunikasi dan Edukasi

Penanganan karhutla juga dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat. Informasi terkait titik rawan, kondisi udara, layanan kesehatan, pemadaman, dan pencegahan disebarluaskan melalui berbagai saluran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Muhamad Muslim mengatakan media memiliki peran dalam memperluas informasi mengenai penanganan karhutla.

“Dalam rangka mengomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasikan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla, kita sangat mengoptimalkan semua peranan media yang kita punya, termasuk media-media lainnya,” kata Muhamad Muslim.

3. Penegakan Hukum dan Pemulihan Lingkungan

Pemerintah juga memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pihak yang diduga terkait dengan karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut terdapat sekitar 40 pihak di Kalimantan yang berkaitan dengan penanganan karhutla, dengan 11 perusahaan terindikasi berada di Kalsel.

“Di Kalimantan Selatan terindikasi ada 11 perusahaan. Ini tidak bisa lagi kita tolerir dalam keadaan seperti sekarang,” tegasnya.

Pemerintah juga menyiapkan kewajiban pemulihan lingkungan bagi perusahaan yang terbukti melanggar. Hingga 2026, sekitar 30 perusahaan disebut berproses terkait dugaan pembakaran, dengan potensi kewajiban sekitar Rp5 triliun untuk kerugian negara dan hampir Rp10 triliun untuk biaya pemulihan.

4. Libatkan Pemerintah, Aparat, Dunia Usaha, dan Relawan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sumber daya lintas sektor.

“Kita dengan seksama mencoba menyelesaikan permasalahan kabut asap ini secara sistematis. Ini semua perlu dukungan kita semua,” jelasnya.

Operasi penanganan dilakukan melalui pembagian zona, pengerahan personel, pompa, drone, dan patroli.

Dinas PUPR Kalsel juga memasok air selama 24 jam untuk mendukung pembasahan di Hutan Lindung dan Guntung Damar. Pasokan tersebut didukung pompa berkapasitas 250 liter per detik dari Balai Wilayah Sungai (BWS) serta perbaikan saluran menuju Embung Jokowi.

Dukungan dunia usaha juga datang dari GAPKI Kalsel melalui distribusi 20.000 masker. Tim pemadam kebakaran dari anggota GAPKI dijadwalkan membantu operasi pemadaman pada 30 Agustus hingga 8 September 2026.

Sementara itu, Dinas Sosial Kalsel menyiapkan dapur umum selama 14 hari dengan kapasitas sekitar 200 porsi sekali masak untuk relawan. Pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor juga menyiapkan pompa tambahan untuk digunakan apabila dibutuhkan dalam kondisi darurat.

5. Ikhtiar Spiritual

Selain penanganan teknis, Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Salat Istisqa di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, pada 25 Agustus 2026.

Muhidin mengatakan modifikasi cuaca menghadapi keterbatasan karena minimnya pertumbuhan awan hujan.

Baca Juga: Kementerian PU Kerahkan Bantuan Penanganan Karhutla di Kalimantan dan Jambi

Baca Juga: Karhutla di Riau Lahap 904 hektare, Mayoritas Tersangka Disebut Bermotif Buka Lahan Sawit dan Holtikultura

“Karena saat ini modifikasi cuaca agak sulit dilakukan karena awannya tidak ada untuk dimodifikasi. Jadi, kita berharap mudah-mudahan dengan Salat Istisqa ini Allah memberikan hujan di Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Dengan jumlah kejadian yang mencapai ribuan dan luas lahan terdampak lebih dari 10.000 hektare, pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui pemadaman, pembasahan gambut, pengamanan sumber air, patroli, komunikasi publik, penegakan hukum, serta dukungan berbagai pihak.