Kabut Asap Mulai Ganggu Sekolah, Kaltim Liburkan Siswa tapi MBG Tetap Jalan

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas pendidikan di sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah memilih meliburkan sementara pembelajaran tatap muka, tetapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dipertahankan sebagai prioritas.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan keputusan meliburkan sekolah diambil karena masih terdapat sisa asap akibat karhutla. Meski kondisi dinilai masih terkendali dan aman, anak-anak untuk sementara diminta tidak mengikuti pembelajaran tatap muka.

“Tapi saat ini masih dalam kondisi yang aman. Tetapi anak-anak sekolah masih kita liburkan dan kita berikan masker untuk beraktivitas di luar,” kata Rudy usai rapat di Komisi II DPR, Selasa (15/9).

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kondisi karhutla di Kaltim tetap menjadi perhatian meskipun provinsi tersebut tidak termasuk wilayah yang disebut Rudy sebagai daerah dengan kasus karhutla paling besar. Enam wilayah yang disebut mendominasi kasus karhutla yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

“Ah, jadi itu yang paling besar. Kalau Kaltim insyaallah tidak,” ujar Rudy.

Di tengah keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, pemerintah daerah tetap memastikan MBG menjadi program yang diprioritaskan. Rudy mengatakan program tersebut tetap berjalan di seluruh wilayah Kaltim, meskipun ia mengaku belum mengetahui secara rinci teknis pelaksanaannya ketika sekolah diliburkan.

“Kalau yang libur kalau yang libur tentunya, saya nggak tahu persis ya teknisnya di lapangan kalau untuk MBG-nya, tapi untuk di seluruh Kalimantan Timur MBG tetap menjadi prioritas,” kata Rudy.

Pernyataan tersebut membuat pelaksanaan MBG menjadi persoalan tersendiri ketika aktivitas sekolah dihentikan sementara. Sebab, pemerintah tetap ingin memastikan program prioritas tersebut berjalan di tengah perubahan kegiatan belajar akibat kondisi udara.

Sementara itu, gangguan terhadap aktivitas sekolah juga terjadi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Bedanya, pemerintah Kota Batam mengambil langkah dengan mengubah pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah setelah kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan kebijakan tersebut berlaku untuk satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD hingga SMP. Pembelajaran dari rumah mulai diterapkan pada 16 September 2026 dan akan berlangsung hingga kondisi udara membaik serta dinyatakan aman.

“Hari ini kita edarkan surat ke setiap Kepala Satuan Pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP se kota Batam, besok baru kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) ya,” kata Hendri.

Keputusan itu diambil setelah indeks kualitas udara atau AQI di Batam mencapai 154. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat sehingga pemerintah daerah menilai kegiatan belajar dari rumah menjadi pilihan untuk mengurangi paparan siswa terhadap kondisi udara yang memburuk.

Hendri mengatakan belum ada batas waktu pasti mengenai berakhirnya BDR. Pemerintah akan melihat perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan kapan pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan.

“Untuk sampai kapan BDR dilakukan, kita melihat kualitas udara membaik dan dinyatakan aman ya,” ujarnya.

Selama BDR berlangsung, kepala sekolah diminta menyiapkan skenario pembelajaran yang menyesuaikan kondisi dan keterbatasan akses masing-masing siswa. Penugasan serta bahan ajar juga harus disusun secara terstruktur agar proses pendidikan tetap berjalan meski siswa tidak berada di sekolah.

Baca Juga: Gandeng KLH, Pupuk Kaltim Turun Tangan Tangani Dampak Karhutla

Dua kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana kabut asap mulai memengaruhi aktivitas pendidikan di daerah. Kaltim memilih meliburkan sementara siswa sambil tetap memprioritaskan MBG, sedangkan Batam mengalihkan kegiatan belajar ke rumah sampai kualitas udara kembali aman.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan wilayah yang menjadi lokasi kebakaran. Asap dapat memengaruhi aktivitas masyarakat di daerah lain, termasuk sekolah, sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kualitas udara di wilayah masing-masing.