BI Sebut Teknologi Harus Diarahkan agar Tidak Perluas Kesenjangan

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan keterpaduan kebijakan lintas otoritas dan negara untuk memastikan perkembangan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam, Konferensi yang mengusung tema “The Future of Central Banking: Policy Synergy for Innovation-Driven, Inclusive, and Sustainable Economic Growth".

Menurut Thomas, perkembangan teknologi saat ini membawa peluang besar bagi peningkatan efisiensi ekonomi. Namun, kemajuan teknologi tidak serta-merta menjamin manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

“Teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Inklusivitas tidak datang dengan sendirinya bersama teknologi, melainkan harus dirancang ke dalamnya,” tegas Thomas saat menutup Biennial Policy Conference (BPC) di Bali, 26–27 Agustus 2026.

Thomas mengatakan perubahan global saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari disrupsi teknologi, perubahan iklim hingga fragmentasi geoekonomi.

Dalam kondisi tersebut, inovasi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, sementara stabilitas ekonomi dan keuangan menjadi fondasi agar inovasi dapat berkembang secara aman.

“Stabilitas adalah prasyarat mendasar bagi kemajuan suatu negara di tengah berlangsungnya creative destruction yang terus menggerakkan dinamika ekonomi,” ujar Thomas.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan bank sentral memiliki peran penting sebagai penjaga stabilitas makrofinansial. Untuk itu, bauran kebijakan yang terintegrasi juga perlu terus beradaptasi terhadap berbagai guncangan ekonomi yang semakin kompleks dan tidak linear.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia mengambil peran dalam mengarahkan ekosistem digital agar perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencakup perkembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), tokenisasi, aset digital, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).

Thomas juga menilai tantangan ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh bank sentral secara sendiri-sendiri. Kerja sama antarotoritas di dalam negeri maupun antarnegara diperlukan untuk menghadapi perubahan dalam sistem keuangan global.

“Kolaborasi lintas negara dan jaring pengaman keuangan kawasan dibutuhkan sebagai perisai bersama dalam menghadapi dinamika siklus keuangan global,” kata Thomas.

Pandangan mengenai pentingnya stabilitas dalam mendukung inovasi turut disampaikan Peraih Nobel Ekonomi 2025 Prof. Peter Howitt. Ia menilai inovasi jangka panjang membutuhkan persaingan usaha yang sehat, perlindungan kekayaan intelektual, serta sektor keuangan yang kuat dan stabil.

Baca Juga: Ini Profil dan Rekam Jejak 3 Pimpinan Baru Bank Indonesia

Baca Juga: DPK Tumbuh 23%, Citibank Indonesia Kantongi Dana Rp72,6 Triliun

Sementara itu, Peraih Nobel Ekonomi 2024 Prof. Daron Acemoglu menyoroti pentingnya peran negara dalam menentukan arah perkembangan teknologi, khususnya AI. Menurutnya, perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila didukung kapasitas dan tata kelola kelembagaan yang memadai.

Sejumlah isu strategis turut dibahas, termasuk penguatan kebijakan makrofinansial, transformasi digital, perkembangan CBDC dan aset digital, pemanfaatan AI, serta risiko perubahan iklim.

Menurut Thomas, semakin memperkuat kebutuhan terhadap kebijakan yang adaptif, tata kelola yang kuat, serta sinergi regional dan global. Dengan demikian, inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.