Surat 'Ijazah' Berpotensi Dibatalkan, Gibran Ditawari Ikut Paket C

Praktisi pendidikan sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Tiurma Mercy Sihombing, menawarkan solusi alternatif bagi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen pendidikannya.

Di tengah proses gugatan surat kesetaraan pendidikan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mercy menawarkan Gibran mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket C apabila nantinya surat kesetaraan tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Tawaran itu disampaikan Mercy saat berbincang dengan jurnalis senior Bambang Harymurti dalam tayangan di kanal YouTube Retorika Show.

Menurut Mercy, jika majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan dan memerintahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencabut surat kesetaraan pendidikan Gibran, masih tersedia jalur pendidikan yang sah melalui program Paket C.

"Malah khusus untuk Mas Gibran nih, mumpung ada waktu ya. Kalau mau, ayo ikut Paket C di tempat saya. Why not? Masih ada nih (program) Paket C-nya," ujar Mercy.

Namun, Mercy menjelaskan bahwa mengikuti program Paket C saat ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait durasi pendidikan.

Menurut dia, berbeda dengan sistem yang pernah berlaku beberapa tahun sebelumnya, saat ini tidak tersedia jalur akselerasi atau percepatan dalam pendidikan kesetaraan tersebut.

"Itu dia, tidak ada akselerasi sekarang. Artinya harus (menempuh) tiga tahun, enam semester," terang Mercy.

Selain durasi pendidikan, calon peserta Paket C juga harus memenuhi persyaratan administratif. Mercy menyebut salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki ijazah SMP atau dokumen pendidikan yang setara dengan Paket B.

"Dia harus punya ijazah SMP. Harus menunjukkan ijazah SMP atau yang setingkat (Paket B). Kalau dengar-dengar sih katanya ada ya. Jadi kalau misalnya memang serius Mas Gibran mau, kita bantu," tambahnya.

Tawaran tersebut disampaikan di tengah gugatan Mercy terhadap surat keputusan terkait kesetaraan pendidikan Gibran. Ia sebelumnya menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak ditujukan kepada Gibran secara pribadi, melainkan terhadap produk administrasi yang diterbitkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mercy mempersoalkan sejumlah hal dalam dokumen kesetaraan pendidikan tersebut. Di antaranya adalah data yang disensor serta pengisian sejumlah kolom persyaratan yang menurutnya membingungkan.

Baca Juga: Soal 'Ijazah' Gibran Dinilai Cacat Administrasi, Ini Kata Penggugat

Ia mengatakan langkah hukum tersebut bukan didasari sentimen pribadi maupun kebencian terhadap Gibran atau keluarganya. Sebagai pengelola lembaga pendidikan, Mercy menyebut dirinya ingin memastikan aturan pendidikan diterapkan secara tertib dan konsisten.

Karena itu, tawaran mengikuti Paket C juga disebut sebagai bentuk solusi apabila nantinya status surat kesetaraan Gibran berubah akibat proses hukum.

"Kalau diundang bertemu Mas Gibran saya tidak keberatan. Mari kita sama-sama membereskan pendidikan. Moga-moga Mas Gibran bisa menjadi teladan bagi generasi muda (untuk tidak mencari jalan pintas)," pungkas Mercy.