BPS Bentuk Tim Khusus Kaji Ulang Desil, Formula Penentu Kesejahteraan Bakal Dibongkar

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai membongkar kembali metode penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Evaluasi dilakukan dengan membentuk tim khusus yang bertugas mencari formula atau proksi yang dinilai lebih tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan tim tersebut kini tengah melakukan serangkaian pembahasan untuk mengevaluasi metode yang selama ini digunakan. Pertemuan dilakukan secara intensif agar penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih sesuai.

"Ini sedang rapat-rapat terus ini, dengan tim, kita bentuk tim untuk bagaimana nanti proksi yang terbaik, mudah-mudahan semuanya bisa menjadi nyaman ya dengan analisa-analisa berikutnya," ujar Zulkipli kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026).

Pembentukan tim tersebut menjadi langkah lanjutan setelah penentuan desil dalam DTSEN menuai banyak sorotan dari masyarakat. Keluhan muncul karena hasil pengelompokan tingkat kesejahteraan dinilai belum selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.

Desil digunakan untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dengan mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Posisi dalam kelompok tersebut kemudian dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Karena itu, perubahan atau ketidakakuratan klasifikasi dapat membawa konsekuensi bagi masyarakat yang berada di dalamnya. Ketika kondisi sebuah keluarga berubah tetapi data yang menjadi dasar pemeringkatan belum mencerminkan perubahan tersebut, posisi desil yang dihasilkan berpotensi tidak lagi sesuai dengan keadaan terkini.

BPS kini berupaya mencari pendekatan yang dianggap mampu memberikan gambaran lebih akurat. Zulkipli menyebut kajian tersebut masih berlangsung sehingga belum menjelaskan secara rinci formula baru maupun variabel apa saja yang nantinya akan mengalami perubahan.

Meski begitu, BPS memasang target agar proses evaluasi tersebut tidak berlarut-larut. Zulkipli memastikan kajian mengenai metode penentuan desil harus dapat diselesaikan pada tahun ini.

"Tahun ini harus kita selesaikan," tegas Zulkipli.

Evaluasi di BPS tersebut sebelumnya juga telah disinggung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menyatakan pengkajian ulang terhadap penentuan tingkat desil memang sedang dilakukan, tetapi proses tersebut masih berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Airlangga mengatakan pemerintah menunggu hasil pendataan yang dilakukan BPS sebelum menentukan langkah berikutnya. Menurut dia, kajian mengenai penentuan desil berada di ranah BPS yang saat ini masih menjalankan proses Sensus Ekonomi.

"(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Data Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi? Begini Cara Ajukan Sanggahan ke BPS

Sensus Ekonomi menjadi salah satu sumber penting dalam upaya pemerintah mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul nantinya dapat menjadi bahan bagi BPS untuk menguji kembali apakah metode pengelompokan kesejahteraan yang digunakan sudah cukup menggambarkan kondisi rumah tangga.

Dengan pembentukan tim khusus tersebut, evaluasi desil kini memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah tidak hanya menunggu kritik masyarakat, tetapi mulai menyiapkan kajian untuk mencari metode penentuan kesejahteraan yang diharapkan lebih akurat dan mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi warga.