Ekonomi Politik NU dan Pesantren

Hampir setengah abad lalu, pada dekade 1980-an, pesantren masih menghadapi persoalan ketertinggalan yang juga dialami masyarakat pada umumnya. Pada saat itu, muncul gagasan dari Dawam Rahardjo dan LP3ES untuk melakukan riset advokasi pengembangan pesantren. Gus Dur turut terlibat dalam gagasan tersebut, meskipun kemudian berbeda pandangan dan berpisah.

Keduanya sama-sama pernah menjadi peneliti di LP3ES. Ide dasar riset advokasi tersebut adalah modernisasi pesantren, dengan dukungan sejumlah lembaga internasional seperti FNS Jerman dan USAID. Gagasannya sederhana: jika pesantren berhasil dimajukan, Indonesia juga akan semakin maju dan modern.

Gerakan tersebut berangkat dari persoalan faktual di pedesaan dan lingkungan pesantren, terutama kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan rendahnya keterampilan.

Kini, setelah hampir setengah abad, kondisi pesantren telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berlangsung pesat. Kelas menengah di lingkungan pesantren meningkat, kaum intelektual tumbuh cepat, dan banyak doktor serta guru besar lahir dari lingkungan pesantren, khususnya dalam lingkungan NU.

Kondisinya sudah jauh berbeda dibandingkan setengah abad lalu. Namun, masih banyak masyarakat yang tertinggal dan ketimpangan yang relatif lebar.

Karena itu, gagasan yang dirintis LP3ES pada masa Dawam Rahardjo dan Gus Dur tetap relevan, tetapi perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini. Agenda pembangunan harus kembali memberikan perhatian pada pesantren dan lingkungan masyarakat nahdliyin.

Kembali Menempatkan Pesantren sebagai Agenda Utama

Menurut saya, inilah tugas berat sekaligus agenda utama elite pimpinan NU yang baru.

Elite NU ke depan seharusnya mengedepankan program modernisasi pesantren sebagaimana gagasan dasar yang pernah dirintis LP3ES. Kemajuan pesantren dan masyarakat nahdliyin memang sudah melampaui banyak ekspektasi, tetapi pekerjaan rumah tersebut belum selesai.

NU dan PKB sebaiknya bersatu secara solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek, terutama kepentingan orang per orang atau segelintir kelompok di dalamnya.

Kembali kepada ide dasar, jika masyarakat pesantren dan kaum nahdliyin maju, bangsa Indonesia juga akan maju. Gagasan ini masuk akal karena kaum nahdliyin merupakan salah satu bagian terbesar dari bangsa Indonesia.

Karena itu, program pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia secara luas patut diarahkan pula ke lingkungan masyarakat nahdliyin. Pada saat yang sama, agenda tersebut dapat menjadi bagian dari program utama elite NU.

Politik praktis sebaiknya dihindari. Dengan posisi strategis serta basis anggota yang besar dan masif, NU secara inheren memiliki posisi dan daya tawar yang kuat.

NU sebagai Agent of Change

Dengan argumen tersebut, elite NU dan pemerintah sepatutnya menjadikan NU sebagai agent of change.

Massa NU tidak bisa lagi hanya diposisikan sebagai objek politik praktis untuk mengais suara atau mendukung elite yang berkiprah dan bergantung pada kekuasaan. Menjadikan NU sebagai objek politik dan kekuasaan semestinya dihentikan.

Hampir setengah abad lalu, Gus Dur dan Dawam Rahardjo tidak melihat pesantren sebagai lembaga yang mandek atau kolot dan harus "diubah dari luar". Pesantren memiliki modal sosial yang kuat dan berakar pada budaya bangsa atau indigenous social capital Indonesia.

NU juga mempunyai jaringan akar rumput yang kuat dan tidak dimiliki oleh banyak organisasi lain.

Karena itu, modernisasi yang dicanangkan Dawam dan Gus Dur sekitar 45 tahun lalu tetap relevan, tetapi perlu direkonstruksi sesuai kebutuhan zaman. Setelah pesantren mengalami transformasi sosial yang besar selama setengah abad terakhir, peran pesantren seharusnya diperluas menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui konsep community development.

Dari Pendidikan Agama ke Kekuatan Ekonomi dan Teknologi

Transformasi tersebut juga perlu berlangsung di dalam sistem pendidikan pesantren.

Pesantren tentu tetap mengajarkan fikih, Al-Qur'an, dan hadis. Namun, ada dimensi lain yang penting dan langsung relevan dengan kehidupan, yakni ayat-ayat kauniah yang perlu didalami dengan baik.

Pesantren yang telah mengalami transformasi sosial besar selama setengah abad ini harus melanjutkan elan perjuangannya dengan mentransformasikan pendidikan, tidak sekadar sebagai pendidikan agama, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial.

Pesantren dapat menjadi agen perubahan yang mendorong mobilitas sosial, pembentukan kelas menengah, dan munculnya modal intelektual baru. Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial sekaligus kanal mobilitas vertikal.

Dengan demikian, perubahan pesantren bukan sekadar perubahan kelembagaan pendidikan. Ia merupakan bagian dari perubahan struktur sosial masyarakat muslim Indonesia.

Agenda NU: Dari Objek Pembangunan Menjadi Pelaku

Agenda elite NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, serta teknologi yang ikut menentukan masa depan Indonesia.

Karena itu, agenda utama NU semestinya bukan berada di wilayah politik praktis kekuasaan, melainkan pada konsolidasi pembangunan.

Kekuatan sosial dan politik yang dimiliki NU perlu digunakan untuk mempercepat transformasi pesantren sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin.

Kembali pada gagasan dasarnya: jika pesantren dan masyarakat nahdliyin maju, Indonesia juga akan maju.