Beri Catatan Pedas Muktamar NU, Kiai Kampung Sebut 'Papi Umba Pakocir'

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, warga Nahdlatul Ulama (NU) dan kiai kampung asal Situbondo, menyoroti dinamika Muktamar Ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Dalam catatan pamungkasnya mengenai muktamar, Khalilur menggunakan akronim “Papi Umba Pakocir” yang ia artikan sebagai “Panglima pergi umrah tiba-tiba, pasukan kocar-kacir”.

Istilah tersebut digunakan Khalilur untuk menggambarkan keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin yang disebut meninggalkan arena muktamar pada malam pemungutan suara untuk melakukan perjalanan umrah.

Khalilur menilai kepergian tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika pemilihan Rais Aam PBNU. Ia menyebut Buya Said Aqil Siradj sebelumnya masuk sembilan besar dalam pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dengan perolehan 273 suara.

Menurut Khalilur, posisi tersebut sempat membuat peluang Said Aqil untuk menjadi Rais Aam terbuka. Namun, ia kemudian menilai dinamika berubah setelah Gus Muhaimin meninggalkan arena.

Khalilur menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk mencela ibadah umrah. Ia menyatakan umrah merupakan ibadah yang mulia dan tidak semestinya dicela. Pertanyaan yang ia soroti adalah alasan waktu keberangkatan tersebut, mengingat muktamar sedang memasuki tahapan penting.

Dalam catatannya, Khalilur juga mengangkat isu mengenai independensi NU dalam memilih kepemimpinan organisasi.

Ia mengaku sebelumnya telah menyuarakan gagasan agar proses suksesi di tubuh NU berlangsung tanpa campur tangan penguasa. Gagasan tersebut, menurut dia, disampaikan melalui sejumlah forum, termasuk podcast Madilog, LP3ES, dan kanal YouTube Netra Bakti Indonesia.

Khalilur menilai gagasan mengenai NU yang merdeka memilih pemimpin sendiri mendapat sambutan dari warga NU. Ia bahkan menyebut suasana pada hari pertama Muktamar Ke-35 pada 27 Agustus 2026 menunjukkan adanya harapan agar NU terbebas dari pertikaian dan manuver politik.

Namun, menurut dia, harapan tersebut kemudian tidak berujung pada pertarungan terbuka dalam pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.

Khalilur mengaitkan kondisi tersebut dengan dinamika politik yang melibatkan kekuatan PKB dan pihak yang ia sebut sebagai penguasa.

Selain persoalan kepergian Gus Muhaimin, Khalilur menyoroti perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar Ke-35.

Ia menyebut Sidang Pleno III memutuskan Ketua Umum PBNU tidak lagi dipilih langsung oleh muktamirin. Posisi tersebut ditetapkan melalui AHWA dari lima nama hasil penjaringan.

Dalam catatannya, Khalilur menyebut keputusan perubahan aturan tersebut disetujui 401 dari 552 pemilik suara. Sebanyak 150 pemilik suara menolak, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.

Khalilur berpandangan perubahan aturan di tengah proses kontestasi dapat menimbulkan tanda tanya. Ia mengaku telah menyampaikan kekhawatiran mengenai perubahan aturan tersebut sebelum muktamar berlangsung.

Atas rangkaian dinamika itu, Khalilur menyampaikan penilaian bahwa pihak yang akhirnya memperoleh posisi kepemimpinan NU bukan sekadar memenangkan pertarungan, melainkan “dimenangkan”.

Baca Juga: Soal Ketegangan di Muktamar NU ke-35, Gus Ipul Sebut sebagai Dinamika Forum

Meski menyampaikan kritik, Khalilur tetap memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Muktamar Ke-35 NU serta kepada KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin yang terpilih memimpin NU untuk masa khidmah 2026-2031.

Ia berharap kepemimpinan baru tersebut dapat menjalankan amanah dan memberikan maslahat bagi umat.

Khalilur juga kembali menyampaikan slogan “Ber-NU tanpa ber-PBNU” sebagai pandangannya mengenai relasi antara warga NU dan struktur organisasi. Menurut dia, NU tidak hanya berada di kantor atau struktur kepengurusan, tetapi hidup dalam tradisi keagamaan masyarakat seperti langgar, majelis tahlil, pengajian, dan khidmah para kiai kampung.

“Ber-NU tanpa ber-PBNU” menjadi penutup catatan Khalilur mengenai Muktamar Ke-35 NU sekaligus penegasan pandangannya agar kehidupan keagamaan warga NU tidak semata-mata bergantung pada dinamika kepengurusan organisasi.