Gerindra Ungkap Sikap Prabowo soal Reshuffle: Bukan Ritual Besar, Bisa Dilakukan Kapan Saja

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan pergantian menteri atau reshuffle kabinet bukanlah sebuah peristiwa politik yang harus diperlakukan secara luar biasa oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fadli, bagi presiden, reshuffle merupakan bagian normal dari mekanisme pemerintahan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.

Baca Juga: PDIP Ingin Polisi Usut Tuntas Kerusuhan Demo 27 Agustus, Tak Perlu Takut Hadapi GRIB

“Bagi Pak Prabowo, reshuffle bukan ritual besar yang harus diupacarakan, tapi peristiwa biasa sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja,” tegas Fadli, dikutip Rabu (2/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika isu bongkar-pasang kabinet kembali ramai diperbincangkan. Fadli meminta publik tidak melihat reshuffle hanya dari perspektif pembagian posisi politik di antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.

Dia mengakui praktik pertukaran kepentingan atau take and give memang menjadi bagian dari dinamika politik, termasuk dalam sistem gotong royong yang berlaku dalam pemerintahan.

“Di seluruh dunia praktik politik memang ada take and give. Sistem kita gotong-royong. Pak Prabowo mengalokasikan mandatnya dengan fleksibel,” ujar Fadli.

Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti seluruh posisi menteri ditentukan berdasarkan kepentingan partai. Menurut Fadli, kemampuan seseorang dalam menjalankan mandat justru menjadi bagian penting dalam evaluasi kabinet.

Artinya, seorang menteri tidak hanya dinilai dari kendaraan politik yang membawanya masuk ke pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana tugas yang diberikan Presiden dapat dijalankan dengan baik.

Hal itu sejalan dengan orientasi Prabowo yang, menurut Fadli, menempatkan hasil yang dirasakan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.

“Pak Prabowo bekerja untuk rakyat kebanyakan (petani, buruh, nelayan, pedagang pasar). Ukuran keberhasilan bagi beliau adalah kebahagiaan rakyat,” katanya.

Dengan ukuran tersebut, evaluasi terhadap kabinet menjadi proses yang terus berjalan. Jika terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan, presiden memiliki kewenangan untuk mengganti pejabat tanpa harus menjadikannya sebagai momentum politik yang luar biasa.

Fadli juga meminta isu reshuffle ditempatkan dalam konteks sistem presidensial. Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dipercaya menjadi pembantunya dan melakukan perubahan ketika diperlukan.

Karena itu, wacana reshuffle tidak selalu menunjukkan adanya konflik atau keretakan dalam koalisi. Pergantian menteri juga dapat menjadi bagian dari upaya presiden memastikan program pemerintahan tetap berjalan efektif.

Bagi Gerindra, substansi utama dari reshuffle bukan terletak pada siapa yang masuk atau keluar dari kabinet, melainkan apakah perubahan tersebut mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan 51,9 persen publik menyatakan perlu dilakukan reshuffle kabinet. Sementara itu, 27,9 persen responden menilai tidak perlu ada perombakan dan 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Publik Indonesia, masyarakat, mayoritas 51,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet. Hanya 27 yang menyatakan tidak perlu,” kata Hanta.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan perubahan kabinet bukan sekadar wacana yang berkembang di kalangan elite politik. Data Poltracking menunjukkan dorongan tersebut juga muncul dari mayoritas masyarakat yang menjadi responden.

Poltracking juga menemukan persoalan kinerja menjadi alasan paling dominan. Sebanyak 55,5 persen publik yang menginginkan reshuffle menilai ada menteri dengan kinerja yang kurang memuaskan.

Baca Juga: Jokowi Sindir Pihak Suka Salah Gunakan Kekuasaan, PDIP: Sedang Menasihati Dirinya Sendiri?

Selain persoalan kinerja, 10 persen responden menilai terdapat menteri yang tidak cocok dengan kementerian yang dipimpinnya. Sementara 9,3 persen lainnya menyoroti menteri yang dianggap jarang turun langsung ke tengah masyarakat.