Kemenkeu Turun ke Daerah Awasi SPPG, Purbaya Kejar Efisiensi Anggaran MBG

Kementerian Keuangan memperketat pengawasan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengerahkan pegawainya di daerah untuk memantau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan ketika pemerintah masih mencari ruang untuk membuat pelaksanaan MBG lebih efisien.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah ditugaskan mengawasi SPPG secara bergilir. Pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperbaiki kinerja pengelolaan program MBG dari waktu ke waktu.

"Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Pengawasan langsung ini menjadi salah satu upaya Kemenkeu memastikan penggunaan anggaran MBG berjalan sesuai peruntukannya. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pengendalian dari tingkat pusat, tetapi juga melibatkan jajaran di daerah yang dapat memantau pelaksanaan SPPG di wilayah masing-masing.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan rencana pemerintah menekan biaya program MBG. Purbaya bahkan membuka peluang anggaran MBG tahun ini kembali diefisiensikan hingga berada di bawah Rp200 triliun.

Peluang tersebut muncul setelah Purbaya berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Menurut Purbaya, pembicaraan tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.

"Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun," ujar Purbaya.

Anggaran MBG sendiri sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp330 triliun sebelum dilakukan efisiensi menjadi sekitar Rp260 triliun dan kemudian kembali ditekan menjadi Rp240 triliun.

Dengan demikian, pengawasan SPPG menjadi penting ketika pemerintah ingin memastikan efisiensi tidak hanya dilakukan dengan memangkas pagu anggaran. Perbaikan kinerja di tingkat pelaksana juga diperlukan agar pengurangan biaya tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi bagi penerima manfaat.

Baca Juga: 17 Lembaga Aman, Cuma 1 yang Keracunan MBG, Khofifah Curigai Ada...

Purbaya juga menyebut pemanfaatan teknologi BGN berpotensi membuat pelaksanaan MBG semakin efisien. Teknologi tersebut bahkan dinilai dapat membuka peluang agar anggaran program pada tahun depan yang telah disiapkan sebesar Rp240 triliun bisa ditekan lebih rendah.

Untuk MBG 2027, sekitar 97 persen dari anggaran Rp240 triliun direncanakan digunakan untuk kebutuhan program makan. Sementara itu, sekitar 3 persen dialokasikan untuk kebutuhan operasional BGN.

Anggaran operasional tersebut mencakup sejumlah kebutuhan pendukung, mulai dari fungsi pengawasan dan monitoring hingga pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala SPPG. Komposisi tersebut menunjukkan sebagian besar anggaran MBG tetap diarahkan untuk pembiayaan makanan.

Keterlibatan pegawai Kemenkeu di daerah juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengawasan penggunaan dana hingga tingkat SPPG. Dengan pemantauan secara bergilir, Kemenkeu berharap potensi pemborosan maupun persoalan dalam pelaksanaan program dapat lebih cepat ditemukan dan diperbaiki.

Pemerintah kini menghadapi dua target sekaligus, yakni menjaga pelaksanaan MBG tetap berjalan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggarannya. Jika pengawasan di lapangan dan pemanfaatan teknologi dapat memperbaiki kinerja SPPG, ruang penghematan anggaran MBG berpotensi semakin besar.