PSI sebut Wajar AHY Minta Publik Tiru SBY, Kalau Puji Jokowi Nanti Dikira Termul

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Deddy Nur Palakka menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pernyataannya yang mengajak masyarakat belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Deddy membayangkan bagaimana reaksi publik jika AHY justru mengajak masyarakat belajar dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

Menurutnya, perubahan sedikit dalam redaksi pernyataan AHY bisa membuat putra sulung SBY itu menjadi bahan perbincangan hangat di ruang publik.

"Kalau saja redaksinya kita geser sedikit jadi begini, AHY, kita patut belajar dari pemerintahan Jokowi, hasilnya akan jauh lebih bagus buat AHY," ujar Deddy, dikutip Senin (7/9/2026).

Deddy mengatakan pernyataan seperti itu berpotensi memunculkan berbagai spekulasi politik terhadap AHY.

Menurut dia, AHY bahkan bisa mendapat beragam tudingan dari kelompok tertentu apabila secara terbuka mengajak masyarakat belajar dari pemerintahan Jokowi.

"Karena AHY akan menjadi bahan perbincangan publik yang hangat dan berpotensi dapat tuduhan macam-macam," ucapnya.

Deddy kemudian melontarkan sindiran soal kemungkinan label yang bisa disematkan kepada AHY.

"Misalkan, AHY sudah jadi termul," sindirnya.

Sindiran Deddy tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung kemungkinan munculnya spekulasi politik mengenai masa depan AHY.

Deddy menyebut publik bisa saja mengaitkan sikap AHY dengan peluang politiknya berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada masa mendatang.

"Atau AHY berpotensi berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka di masa depan,” imbuhnya.

Menurut Deddy, berbagai kemungkinan tersebut tetap terbuka dalam dinamika politik Indonesia yang terus berubah.

AHY Sebelumnya Ajak Belajar dari Pemerintahan SBY

Sindiran Deddy muncul setelah AHY dalam pidato peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat mengajak masyarakat belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan SBY.

Baca Juga: AHY Singgung Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya, Cukup 2 Periode, TNI-Polri Juga Harus Netral

AHY menilai proses pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY menjadi salah satu contoh penting dalam menjaga demokrasi.

"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” ujar AHY.

AHY juga menegaskan bahwa kekuasaan tidak dapat dimiliki seseorang untuk selamanya karena kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” katanya.