Dibandingkan Wapres Sebelumnya, Posisi Gibran Dianggap Lemah tanpa Bantuan Jokowi

Memasuki tahun kedua pemerintahan, posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menghadapi tantangan karena tidak memiliki dukungan partai politik besar yang memiliki kekuatan di parlemen.

Kondisi tersebut disebut dapat membatasi ruang gerak Gibran, terutama ketika terjadi persoalan komunikasi dengan elite di dalam pemerintahan.

Persoalan itu menjadi pembahasan dalam diskusi yang dipandu jurnalis senior Akbar Faizal bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan mantan Menteri Budi Arie Setiadi yang tayang pada 3 September 2026.

Adi Prayitno membandingkan posisi Gibran dengan sejumlah wakil presiden sebelumnya yang memiliki dukungan politik melalui partai maupun basis massa.

"Mas Gibran itu tidak seperti Pak Yusuf Kala ketika menjadi wakil presidennya Pak SBY yang saat itu menjadi bagian dari Golkar. Jadi backup secara politik memang tidak terlampau kelihatan powerful dan bahasa politiknya tidak bisa nyambung ke mana-mana," kata Adi.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika hubungan komunikasi antara wakil presiden dan presiden mengalami sumbatan.

"Gibran itu kan tidak punya bahasa politik lain untuk bicara melalui partai politik misalnya. Agak beda kalau Pak JK sumbatan-sumbatan politiknya dengan SBY enggak sambung. Golkarlah yang bicara kan kayak gitu jalan ceritanya, Pak," ujarnya.

Adi kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan K.H. Ma'ruf Amin yang menurutnya memiliki jalur komunikasi alternatif melalui organisasi dan partai politik.

"Kiai Ma'ruf Amin itu bisa berkomunikasi dengan Pak Jokowi bisa lewat NU dan bisa melalui PKB gitu loh, Pak. Nah, Mas Gibran ini repot. Kalau Mas Gibran secara personal tidak bisa berkomunikasi dengan Presiden, bahasa apa lain yang kemudian bisa dikomunikasikan?" ujar Adi.

Menurut Adi, keterbatasan tersebut membuat aspirasi politik dari kubu Gibran lebih banyak tersalurkan melalui kelompok relawan, termasuk Projo.

Dalam diskusi tersebut, Akbar Faizal mengingatkan bahwa Gibran juga memiliki keterkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang dipimpin oleh adik kandungnya.

"Tapi kan Gibran juga punya PSI, lawan adiknya ketua umum kok di situ," kata Akbar.

Namun, Adi menilai keberadaan PSI belum cukup menjadi kekuatan politik yang dapat diandalkan Gibran di lingkaran utama kekuasaan.

"PSI enggak lolos ke parlemen, Bang. Jadi rada-rada dihitung kadang suaranya harus diakui itu... gak dihitung baru lolos dulu ke parlemen baru dihitung," ujar Adi.

Dengan kondisi tersebut, Gibran dinilai belum memiliki panggung di parlemen maupun sokongan dari partai besar yang dapat menjadi instrumen politik alternatif.

Baca Juga: Dedi Mulyadi dan Gibran Diwacanakan Maju Pilpres, Budi Arie Sebut Mirip Gaya Jokowi

Kondisi politik tersebut juga dikaitkan dengan kemunculan Gibran di ruang publik yang dinilai tidak setinggi pada tahun pertama pemerintahan.

Akbar Faizal menyoroti perubahan intensitas tersebut.

"Dulu kita melihat setahun pertama Mas Wapres itu Gibran politiknya luar biasa loh. Kan bikin lapor Mas Wapres berkunjung dari satu daerah-daerah ke lain. Tapi memasuki tahun kedua memang eksposurnya tidak terlampau kelihatan. Jarang bicara, jarang ngomong dan seterusnya," kata Akbar.

Sorotan tersebut memperlihatkan adanya pertanyaan mengenai arah dan pola manuver politik Gibran memasuki tahun kedua pemerintahan, di tengah terbatasnya dukungan kepartaian yang dapat menjadi penopang politiknya.