Usul MBG via SPPG Diputus Kontrak, Mahfud MD: Daripada Setiap Hari Rugi Rp1 Triliun, Keracunan Juga Banyak

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan pemerintah mengubah total sistem pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan kasus keracunan yang terus terjadi.

Mahfud meminta kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan dan anggaran MBG dialihkan untuk dikelola di tingkat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta dapur sekolah.

“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud dikutip dari Podcast Terus Terang.

Menurut Mahfud, pengelolaan MBG berbasis desa akan lebih mudah diawasi dibandingkan sistem saat ini yang melibatkan banyak mata rantai. Ia menilai pengawasan langsung di tingkat desa dapat membantu mengurangi risiko terjadinya keracunan makanan.

“Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” ujarnya.

Mahfud menilai persoalan utama dalam pelaksanaan MBG saat ini berada pada sistem kontrak SPPG. Ia menyoroti beban produksi dapur SPPG yang harus menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari.

Menurut dia, satu dapur dapat dituntut menyediakan makanan untuk sekitar 2.000 anak setiap hari. Kondisi tersebut dinilai memiliki risiko tinggi terhadap kualitas dan keamanan makanan.

“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini,” kata Mahfud.

Mahfud kemudian menawarkan skema pengelolaan MBG yang lebih terdesentralisasi. Menurut dia, negara dapat menyelesaikan kontrak yang sudah berjalan, kemudian mengubah mekanisme penyaluran dan pelaksanaan program dengan berbasis desa.

“Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak,” ujarnya.

Ia mengusulkan MBG dikelola melalui desa dan Koperasi Desa Merah Putih, sementara proses memasak dilakukan di dapur sekolah sehingga distribusi makanan tidak perlu terpusat pada satu dapur dengan kapasitas produksi sangat besar.

“Bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” tutur Mahfud.

Menurut dia, perubahan sistem tersebut bukan hanya ditujukan untuk memperbaiki keamanan pangan dalam program MBG, tetapi juga dapat menggerakkan perekonomian desa.

Mahfud menilai pelibatan desa dan KDMP akan membuka pekerjaan serta sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat.

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan,” katanya.

Mahfud juga menyinggung kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program MBG. Ia mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki struktur BGN, termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Ia menilai Kepala BGN Sudaryono merupakan sosok yang bagus dan cekatan. Namun, Mahfud menyebut kinerja Sudaryono sejauh ini belum berhasil mengatasi persoalan keracunan MBG.

“Sudaryono menurut saya bagus. Tetapi dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu,” kata Mahfud.

Menurut dia, kasus keracunan makanan dalam program MBG kini terjadi di berbagai daerah dan jumlahnya dinilai lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Mahfud menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh individu yang memimpin BGN. Ia justru melihat adanya persoalan sistemik dalam mekanisme kerja lembaga tersebut, terutama kontrak dengan SPPG.

"Dia tuh kan terjebak pada satu situasi di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki meskipun orangnya bagus,” ujarnya.

Mahfud juga mempertanyakan langkah terhadap SPPG yang menurutnya berkaitan dengan munculnya kasus keracunan. "Lalu misalnya, itu SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu, kan tidak diapa-apakan,” tutur Mahfud.

Dengan demikian, Mahfud mendorong pemerintah tidak sekadar melakukan perbaikan teknis terhadap program MBG, tetapi mengevaluasi kembali model pengelolaannya.

Menurut dia, pengalihan pengelolaan ke desa, KDMP, dan dapur sekolah dapat menjadi alternatif untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat pengawasan keamanan pangan.