Purbaya Dicopot, Mengapa Prabowo Memilih Suahasil?

Pencopotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026, menyisakan satu hal penting: sampai sekarang belum ada penjelasan resmi Presiden Prabowo Subianto yang menyebut satu kesalahan tertentu sebagai alasan pencopotan.

Prabowo menggantinya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan sudah lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan.

Karena itu, kita perlu membedakan antara fakta dan indikasi yang disampaikan para ekonom.

Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira menyebut ada persoalan koordinasi internal, terutama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Salah satu sumber ketegangan disebut berkaitan dengan kebijakan restitusi pajak yang ditahan untuk pemeriksaan. Menurut Bhima, awalnya pemeriksaan diarahkan pada sektor sumber daya alam, tetapi kemudian meluas sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelaku usaha.

Bhima juga menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan pejabat lain di lingkungan Kemenkeu mengenai persoalan tersebut.

Ini menarik karena Menteri Keuangan bukan sekadar orang yang mengendalikan angka APBN. Ia harus mampu membuat seluruh mesin Kemenkeu—pajak, bea cukai, perbendaharaan, dan anggaran—bergerak dalam satu garis.

Persoalan Rp120 Triliun Danantara

Titik politik-ekonomi lain yang menarik untuk dicermati adalah persoalan Rp120 triliun dari Danantara.

Purbaya sebelumnya menyatakan bahwa Danantara akan menyetor sekitar Rp120 triliun ke kas negara. Bahkan, pada 28 Agustus, ia mengatakan pembicaraan mengenai dana tersebut sudah dilakukan dan tinggal menunggu eksekusi.

Namun, setelah Purbaya diganti, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan persoalan tersebut masih harus dibicarakan dengan Menkeu baru, Suahasil Nazara.

Artinya, mekanisme atau bahkan besaran dan waktunya belum bisa dianggap final.

Di sinilah muncul spekulasi mengenai tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Danantara.

Bhima bahkan menyebut persoalan dividen Rp120 triliun itu mendapat protes dari Danantara dan ikut menjadi faktor yang memperburuk hubungan kelembagaan.

Namun, kita perlu hati-hati. Belum ada bukti bahwa Prabowo mencopot Purbaya semata-mata karena persoalan Rp120 triliun tersebut.

Gaya Komunikasi Purbaya

Hal lain yang menarik adalah gaya komunikasi Purbaya.

Ia dikenal sebagai ekonom yang blak-blakan, percaya diri, dan tidak terlalu birokratis. Karakter seperti itu bisa menjadi kelebihan ketika seseorang menghadapi pasar, tetapi bisa menjadi kelemahan ketika menjadi bendahara negara yang harus mengelola banyak kepentingan sekaligus.

Bhima secara terbuka menyebut gaya komunikasi Purbaya makin buruk dan menilai ada unsur overconfidence.

Dengan kata lain, mungkin persoalannya bukan bahwa Purbaya tidak mampu secara ekonomi, melainkan bahwa gaya kepemimpinannya tidak lagi cocok dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo pada tahap sekarang.

Prabowo Mungkin Membutuhkan Tipe Menkeu Berbeda

Ini mungkin justru hipotesis yang paling masuk akal.

Perhatikan siapa penggantinya. Suahasil Nazara bukan orang luar. Ia sudah lama berada di Kemenkeu dan pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak era pemerintahan Jokowi.

Jadi, Prabowo memilih orang yang sangat memahami mesin birokrasi fiskal Indonesia.

Ini memberi sinyal bahwa Prabowo mungkin sedang mencari stabilitas, koordinasi, dan disiplin fiskal, bukan lagi figur ekonom yang agresif dan konfrontatif.

Setelah dilantik, Suahasil sendiri menyampaikan bahwa tugasnya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta mempertahankan defisit di bawah batas 3% PDB.

Dengan demikian, pergantian ini bisa dibaca sebagai perubahan fase Prabowonomics.

Fiskal Prabowo Membutuhkan Penjaga APBN

Konteks yang lebih besar mungkin justru terletak di sini.

Pemerintahan Prabowo memiliki agenda belanja yang sangat besar—MBG, subsidi, pembangunan, pertahanan, dan berbagai proyek strategis—sementara pemerintah tetap harus menjaga defisit, penerimaan negara, dan kepercayaan investor.

Reuters mencatat bahwa pergantian Purbaya terjadi di tengah kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal, pelemahan rupiah, defisit, dan kepercayaan investor. Financial Times juga mencatat bahwa pergantian tersebut menambah ketidakpastian di pasar, terutama karena Prabowo membutuhkan ruang fiskal untuk program-program pemerintah yang mahal.

Dengan demikian, pergantian Purbaya bisa dibaca bukan semata-mata sebagai pesan bahwa “Purbaya gagal”.

Lebih mungkin, jika pembacaan ini benar, pesannya adalah: Prabowo membutuhkan Menteri Keuangan dengan karakter berbeda untuk memasuki fase berikutnya.

Makna di Balik Pencopotan

Ada satu hal yang jauh lebih menarik.

Pencopotan Purbaya sebenarnya bukan hanya soal Purbaya. Ini bisa menjadi tanda bahwa Prabowo sedang melakukan koreksi terhadap desain ekonomi pemerintahannya sendiri.

Urutannya cukup menarik: Sri Mulyani → Purbaya → Suahasil.

Sri Mulyani adalah figur dengan kredibilitas fiskal global. Purbaya adalah ekonom yang lebih agresif dan dekat dengan pendekatan stimulus. Suahasil adalah teknokrat internal Kemenkeu yang sangat memahami mesin fiskal negara.

Kalau pembacaan ini benar, pergantian tersebut dapat dimaknai sebagai pergeseran dari “ekonomi yang ingin dipacu” menuju “ekonomi yang harus dikendalikan dan dikonsolidasikan.”

Dan itu menjadi jauh lebih penting daripada sekadar pertanyaan, “Apa kesalahan Purbaya?”

Bahkan, kasus Rp120 triliun Danantara tampaknya bisa menjadi salah satu pintu masuk terbaik untuk membedah persoalan ini: siapa sebenarnya yang mengendalikan arus dana Danantara ke APBN, mengapa muncul ketegangan dengan Purbaya, dan mengapa Suahasil—bukan ekonom dari luar—yang dipilih Prabowo.