PDIP Bersedia Usung Kadernya Jadi Cawapres Prabowo, Asal...

Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat memengaruhi kalkulasi politik partai-partai menjelang Pemilu 2029.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan, tingkat kepuasan terhadap presiden dan pemerintah menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan partai politik dalam menentukan posisi pada Pilpres 2029.

Menurut Berly, jika tingkat kepuasan publik terhadap presiden dan pemerintah kembali meningkat di atas 65 persen pada awal 2028, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berpeluang membuka pintu untuk mengambil posisi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Kalau kepuasan terhadap presiden dan pemerintah naik di atas 65 persen lagi di awal 2028, maka ada kemungkinan PDIP buka pintu jadi cawapres,” kata Berly dalam keterangannya.

Namun, kondisi berbeda dapat terjadi apabila tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah terus menurun hingga berada di bawah 50 persen.

"Tapi kalau di bawah 50 persen, maka likely PDIP dan beberapa parpol akan ajukan capres sendiri alias nggak mau jadi cawapres,” ujarnya.

Berly mengatakan, sikap partai politik tersebut tidak terlepas dari pertimbangan elektoral. Menurut dia, partai akan mempertimbangkan peluang kemenangan sebelum memutuskan bergabung dalam sebuah pasangan calon.

Ia menilai pragmatisme dalam politik merupakan hal yang wajar dalam konteks tersebut.

“Orang dan partai politik itu mau jadi cawapres buat menang. Kalau chance menang kecil, ya ngapain capek-capek,” jelasnya.

Approval Rating Prabowo Turun

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo berada di angka 51,1 persen.

Survei bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” itu dilakukan pada 5-19 Juli 2026.

Angka tersebut turun 30,1 poin persentase dibandingkan November 2025. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat mencapai 81,2 persen.

Dengan demikian, dalam rentang sekitar sembilan bulan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mengalami penurunan cukup besar.