Anggaran Pertahanan Disorot, Prabowo: Kita Termasuk Paling Kecil

Presiden RI Prabowo Subianto kembali menyoroti besaran anggaran pertahanan Indonesia. Menurut Prabowo, porsi belanja pertahanan Indonesia masih termasuk yang paling kecil di kawasan ASEAN dan belum mencapai 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan itu disampaikan ketika Prabowo menjelaskan kebutuhan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Ia menilai luas wilayah serta besarnya jumlah penduduk membuat kehadiran unsur pertahanan perlu diperkuat secara merata.

“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari PDB kita,” kata Prabowo dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Jokowi Dipuji: Yang Bisa Eksekusi IKN Hanya Orang Terpilih, Kalau Tidak Mimpi Saja sampai Hari Kiamat

Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp189 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut naik dari Rp187,1 triliun pada 2026 dan termasuk salah satu alokasi terbesar setelah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mendapat Rp240,2 triliun.

Prabowo mengatakan, belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen PDB. Ia kemudian membandingkannya dengan Singapura yang disebut mengalokasikan anggaran pertahanan lebih dari 3 persen PDB.

Bagi Prabowo, penguatan anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Usai Purbaya Dicopot, Dirjen Pajak dan Bea Cukai Usul Rotasi Pejabat Kemenkeu Ditunda

Ia kemudian menyinggung kebutuhan menambah kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, jumlah personel dan unsur pertahanan perlu disesuaikan dengan luas wilayah yang harus dijaga.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ungkap Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan efektivitas pengamanan wilayah apabila jumlah batalion TNI jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten yang harus dijaga. Menurut dia, keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah juga berkaitan dengan pengawasan terhadap kekayaan alam.

“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” sambungnya.

Dengan alasan tersebut, Prabowo menekankan perlunya penguatan unsur pertahanan secara merata. Ia mengaitkan kebutuhan tersebut tidak hanya dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga dengan pengawasan wilayah serta kekayaan alam Indonesia.