Doktor Dedi Kurnia: Pencopotan Purbaya Jelas Kurang Tepat, Dia Punya...

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan masih menjadi sorotan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Doktor Dedi Kurnia Syah Putra menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan politik baru bagi pemerintah.

Menurut Dedi, pencopotan Purbaya sulit dipahami jika dilihat dari sisi kinerja teknis maupun manajerial. Terlebih, Purbaya tengah berada dalam posisi dengan tingkat popularitas dan penerimaan publik yang tinggi. 

"Pencopotan Purbaya jika dilihat dalam perspektif politik jelas kurang tepat. Purbaya punya daya tarik, publik sedang menggemarinya," katanya dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (17/9/2026).

Baca Juga: Usai Purbaya Dicopot, Dirjen Pajak dan Bea Cukai Usul Rotasi Pejabat Kemenkeu Ditunda

Menurut Dedi, sepanjang sekitar satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya tidak tercatat tersandung skandal personal. Ia justru disebut agresif mendorong efisiensi anggaran dan melakukan perombakan struktur pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya juga langsung berupaya membenahi persoalan sistem integrasi pajak atau coretax yang sebelumnya sempat menjadi polemik. Selain itu, ia berani menyentuh kewajiban pajak korporasi besar dan menata kembali likuiditas perbankan nasional.

"Kalau dari sisi kinerja, rasanya tidak ada masalah. Tetapi kita tahu, Presiden Prabowo sangat menyukai stabilitas dan tidak menghendaki adanya kegaduhan, baik di tataran publik maupun elit," ucap Dedi.

Di sisi lain, Dedi melihat langkah-langkah Purbaya yang agresif berpotensi membuat sejumlah kelompok elite tidak nyaman. Ia menilai kebijakan yang menyentuh birokrasi dan kepentingan ekonomi tertentu dapat melahirkan pihak-pihak yang merasa terganggu.

Baca Juga: Banyak yang Heran Purbaya Dipecat Mendadak, Istana: Tidak Ada yang Istimewa

"Gebrakan Purbaya yang tanpa kompromi membersihkan birokrasi korup dan memangkas efisiensi program-program tertentu secara otomatis menciptakan musuh dari kelompok elit dan oligarki," lanjutnya.

Dedi juga menduga adanya intervensi dari pihak-pihak di sekitar kekuasaan yang merasa terganggu dengan langkah independen Purbaya. Ia menyinggung sejumlah ketegangan, termasuk terkait tata kelola dividen BUMN dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Selain itu, sikap kritis Purbaya terhadap rasionalisasi beban APBN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun proyek infrastruktur strategis disebut Dedi turut menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Dari sisi politik, pencopotan secara mendadak dinilai membawa risiko terhadap persepsi publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Pergantian mendadak sosok yang memegang kendali kebijakan fiskal juga disebut berpotensi menimbulkan respons pasar dan ketidakpastian investor.

"Purbaya berhasil merebut hati publik karena komunikasinya yang ceplos-ceplos, jujur, dan tidak berjarak. Pejabat bersikap elit sudah sangat membosankan bagi publik. Ketika Purbaya dicabut, dukungan publik kepada kementerian dan skema kebijakan keuangan negara otomatis akan bergeser," terang Dedi.