APBN Kita Defisit Rp240,1 Triliun per Agustus 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun hingga akhir Agustus 2025. Defisit tersebut setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan merincikan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun per Agustus 2026. Realisasi itu setara 65,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp2.295,7 triliun per Agustus 2026. Realisasi itu setara 43,1% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun. 

"Hingga akhir Agustus, kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dengan batasan yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (18/9/2026). 

Adapun keseimbangan primer tercatat surplus Rp154 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun. 

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak penurunan cukup tajam defisit APBN. Pada akhir Agustus 2025, defisit APBN mencapai Rp321,6 triliun atau setara 1,35% dari PDB. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal tersebut disampaikan Juda saat dimintai tanggapan mengenai pembahasan di DPR terkait kemungkinan memberikan fleksibilitas terhadap batas defisit APBN.

Baca Juga: Defisit Rp3,4 Triliun, Jabar Pertimbangkan Pinjaman ke PT SMI

Baca Juga: Ujian Pertama Suahasil Nazara: Mengembalikan Kepercayaan Pasar dan Menjaga APBN

Juda mengaku, belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai pembahasan tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai sikap pemerintah, ia menegaskan komitmen untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen.

“Iya, itu menjaga kredibilitas dari fiskal,” jelas Juda dalam wawancara, di Komplek Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Kamis, (17/9/2026).