Defisit Rp3,4 Triliun, Jabar Pertimbangkan Pinjaman ke PT SMI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mempertimbangkan opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menghadapi potensi defisit APBD 2026 yang mencapai Rp3,4 triliun. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan keputusan mengambil pinjaman tersebut belum final karena masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dedi mengatakan opsi pembiayaan itu muncul setelah Pemprov Jabar melakukan rekonsiliasi dan menekan proyeksi defisit yang sebelumnya mencapai Rp5,7 triliun. Setelah dilakukan penghitungan ulang, nilai defisit tersebut berhasil ditekan menjadi Rp3,4 triliun.

"Akhirnya dari Rp5,7 triliun itu defisitnya bisa ditekan menjadi Rp3,4 triliun," kata Dedi, Selasa (15/9/2026).

Menurut Dedi, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mengajukan pinjaman kepada PT SMI. Skema tersebut dikaitkan dengan adanya tagihan atau piutang Pemprov Jabar kepada pemerintah pusat.

"Kita ajukan pinjaman ke PT SMI dan yang bayarnya Kementerian Keuangan karena kita punya tagihan (piutang)," ujar Dedi.

Meski demikian, Dedi belum memastikan apakah pinjaman tersebut benar-benar akan diambil. Pemprov Jabar masih akan menghitung kemampuan fiskal dan kondisi kas daerah sebelum menentukan langkah pembiayaan yang paling tepat.

Jika kondisi keuangan daerah masih mampu menutup kebutuhan anggaran, Dedi membuka kemungkinan pinjaman tidak perlu dilakukan. Artinya, opsi pembiayaan melalui PT SMI saat ini masih menjadi salah satu alternatif untuk menjaga ruang fiskal Jawa Barat.

Potensi defisit tersebut tidak muncul tanpa sebab. Dedi menyebut terdapat sejumlah persoalan penerimaan daerah yang ikut memengaruhi kondisi APBD Jabar, termasuk dana bagi hasil pajak yang menurutnya masih menjadi tagihan sejak periode 2023 hingga 2026.

Selain itu, penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun ini disebut belum mencapai target yang ditetapkan. Kebijakan pajak kendaraan untuk mobil listrik juga menjadi salah satu faktor yang menurut Dedi turut memengaruhi penerimaan daerah.

Di sisi belanja, Pemprov Jabar juga menghadapi kebutuhan pembangunan yang sangat besar. Dedi menyebut pembangunan terus dilakukan hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Jawa Barat sehingga kebutuhan anggaran tetap tinggi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Desak APBD Garut Direvisi, Anggaran Jalan Dinilai Minim

Kondisi tersebut membuat Pemprov Jabar harus mencari keseimbangan antara menjaga program pembangunan dan memastikan APBD tetap memiliki kemampuan pembiayaan yang sehat. Karena itu, opsi pinjaman tidak serta-merta menjadi pilihan utama sebelum seluruh kemampuan keuangan daerah dihitung secara menyeluruh.

Dedi sebelumnya menyebut proyeksi defisit Rp5,7 triliun masih dapat ditekan melalui proses rekonsiliasi. Hasil penghitungan terbaru kemudian menghasilkan angka Rp3,4 triliun yang menjadi dasar Pemprov Jabar dalam menentukan langkah selanjutnya.

Besarnya potensi defisit membuat opsi pembiayaan menjadi perhatian karena pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan belanja tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal. PT SMI menjadi salah satu lembaga yang dipertimbangkan untuk menyediakan alternatif pembiayaan tersebut.

Namun, Pemprov Jabar belum menyatakan bahwa pinjaman kepada PT SMI sudah diputuskan ataupun bahwa seluruh potensi defisit Rp3,4 triliun akan ditutup melalui pinjaman. Keputusan akhir masih menunggu perhitungan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan penerimaan APBD.

Dengan proyeksi defisit yang sudah turun dari Rp5,7 triliun menjadi Rp3,4 triliun, Pemprov Jabar kini memiliki ruang untuk menentukan strategi pembiayaan secara lebih hati-hati. Jika kondisi kas mencukupi, pinjaman dapat tidak dilakukan, tetapi bila kebutuhan fiskal tetap besar, opsi pembiayaan melalui PT SMI akan menjadi salah satu jalan yang dipertimbangkan.