Jadi Kesalahan, Purbaya Dinilai Masih Menganggap BUMN Sebagai Sapi Perah

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyetorkan dividen senilai Rp120 triliun ke kas negara.

Rocky menilai rencana tersebut menunjukkan masih adanya cara pandang yang menempatkan entitas pengelola aset negara sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kritik itu disampaikan Rocky dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik yang ditayangkan 17 September 2026. Menurut dia, pembentukan Danantara justru dimaksudkan untuk mengubah praktik lama yang menjadikan BUMN sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat.

"Selama ini BUMN dianggap sebagai sapi perah, dan pembentukan Danantara sebenarnya adalah kritik terhadap praktik tersebut. Danantara ini dimaksudkan supaya keuntungannya tidak ditaruh di Kementerian Keuangan. Kalau Purbaya mau ambil lagi, ya tidak ada fungsinya Danantara itu," ujar Rocky.

Rocky kemudian menggunakan metafora sapi perah dan ayam jantan untuk menggambarkan perbedaan fungsi BUMN dengan Danantara.

Menurut dia, Danantara seharusnya diberikan ruang untuk mengelola dan mengembangkan aset secara lebih fleksibel, termasuk melakukan ekspansi ke pasar global. Penarikan dividen dalam jumlah besar dinilai dapat mengurangi kemampuan lembaga tersebut untuk memutar modal bagi investasi.

"Danantara bukan lagi metafora sapi perah, dia ayam jantan yang berkokok. Kalau sapi perah kan terus diperah susunya. Mungkin Purbaya tidak bisa membedakan antara sapi perah dan ayam jantan itu," kata Rocky.

Rocky juga menilai kebutuhan Danantara untuk menjalankan aksi korporasi di luar negeri membutuhkan keleluasaan finansial. Jika keuntungan yang semestinya digunakan kembali untuk investasi justru ditarik ke kas negara, menurut dia, ruang gerak Danantara dapat semakin terbatas.

Baca Juga: Purbaya Disebut Dungu Soal Wacana Dividen Danantara Rp120 Triliun

"Original intent dari Danantara bukan untuk menyuplai uang pada Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan fokus saja pada urusan pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tegasnya.

Rocky menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi persepsi investor asing terhadap pengelolaan aset negara di Indonesia. Menurut dia, penarikan keuntungan secara terus-menerus dapat memunculkan anggapan bahwa Danantara belum sepenuhnya memiliki keleluasaan dalam menjalankan fungsi investasinya.

Dalam pandangan Rocky, Danantara seharusnya tidak kembali ditempatkan dalam pola pengelolaan yang menjadikan keuntungan korporasi negara sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan fiskal jangka pendek pemerintah.