Pemprov DKI Pastikan Jalur Sepeda yang Dibangun Anies Tak Dihapus, Ini Kata Rano Karno

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan jalur sepeda di ibu kota yang dibangun mantan GUbernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan dihapus. Namun, sejumlah titik akan dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas fasilitas tersebut sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keputusan mempertahankan jalur sepeda telah disepakati dalam rapat internal Pemprov DKI. Menurut dia, pesepeda dan pejalan kaki termasuk pengguna jalan yang harus diprioritaskan dalam hierarki transportasi.

“Ya, jalur sepeda kemarin sudah kita rapatkan dan itu dipertahankan. Karena memang dalam hierarki dalam transportasi, pertama jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan. Nah, jadi ini dipertahankan, memang ada beberapa yang sedikit nanti dievaluasi,” ujar Budi saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Evaluasi akan mencakup tata letak dan efektivitas sejumlah titik jalur sepeda. Pemprov DKI akan meninjau kembali fasilitas tersebut agar penggunaannya lebih optimal dan tidak mengganggu arus lalu lintas lainnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan keputusan final terkait pengembangan dan regulasi jalur sepeda masih menunggu arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Jalur sepeda nanti saya tunggu Pak Gubernur, karena sepeda itu hobinya beliau,” tutur Rano Karno.

Baca Juga: Rano Karno Ingatkan Transportasi Jakarta Bukan Sekadar Angkut Warga

Baca Juga: DPRD DKI Minta Tarif LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Terjangkau

Baca Juga: Rano Karno Sebut Musuh Jakarta Kini Kemiskinan dan Ketimpangan

Di sisi lain, pengawasan menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan jalur sepeda di Jakarta. Fasilitas yang diperuntukkan bagi pesepeda tersebut masih kerap digunakan oleh kendaraan bermotor.

Selain itu, sejumlah jalur sepeda juga menghadapi persoalan penyalahgunaan sebagai area parkir liar. Kondisi tersebut menjadi bagian dari tantangan pengelolaan fasilitas pesepeda yang tetap dipertahankan Pemprov DKI Jakarta.