Zainal Arifin Mochtar Sudah Ingatkan 2 Bulan Sebelum Rocky Jadi Wantimpres, 'Agak Aneh Cara Berpikirnya'

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Prof. Uceng ternyata sudah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mengkultuskan figur publik atau tokoh politik tertentu, itu menanggapi sosok Rocky Gerung yang sejak era Prabowo dicurigai mulai lunak terhadap rezim.

Hal itu terungkap, saat ia menyampaikan dalam Kuliah Umum bertajuk "Kronik Otoritarianisme Indonesia" yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara bersama Pusat Studi Hukum Tata Negara (PANDEKHA) FH UGM dan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) FH UGM pada Sabtu (22/8/2026).

Pesan Prof. Uceng ini kembali menyita perhatian dan viral di media sosial seiring dengan pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026.

"Jangan pernah berpikir bahwa tidak ada pengkhianat di antara kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hanya karena seseorang bilang sesuatu, dia tiba-tiba jadi malaikat," ujar Prof. Uceng di hadapan para mahasiswa.

Selain mengingatkan publik akan sifat dinamis komitmen politik seseorang, Prof. Uceng secara khusus membedah dan mengkritisi kerangka berpikir Rocky Gerung mengenai konsep "kabinet bayangan" serta antitesis kekuasaan.

Ia menilai anggapan bahwa sebuah oposisi atau shadow cabinet harus secara otomatis mengambil paham bertolak belakang secara ekstrem merupakan kerancuan berpikir dalam diskursus filosofis.

"Saya melihat cara berpikir Rocky Gerung kemarin, dan menurut saya agak aneh. Ketika dia bilang bahwa karena Kabinet Bayang ini adalah antitesis dari pemerintahan sekarang, kalau pemerintahan sekarang adalah state capitalism atau sosialisme, maka shadow cabinet harus mengidentifikasi diri sebagai kapitalisme. Tidak bisa begitu," tegasnya.

Prof. Uceng menjelaskan bahwa penentuan arah dan bentuk politik oposisi dipengaruhi oleh banyak variabel kompleks, sehingga tidak bisa disederhanakan sebagai syarat wajib yang bersifat mutlak.

"Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa langsung diasumsikan bahwa karena dibutuhkan lawannya, maka itu jadi keharusan. Karena faktornya terlalu banyak, jadi enggak jadi syarat wajib, ini debat epistemologis," urainya.

Kilas balik pandangan Prof. Uceng ini dinilai publik sangat relevan dengan peta politik nasional saat ini, di mana pergeseran posisi para intelektual dan pengamat dari luar lingkaran menuju dalam arena kekuasaan sering kali mengejutkan masyarakat.