Jelang Putusan MK Soal Ijazah Gibran, Jokowi 'Kasak-Kusuk' di Jakarta, PDIP: Mau Cawe-Cawe Lagi?

Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, menyoroti keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang berada di Jakarta menjelang sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan diskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026).

Guntur menilai kehadiran Jokowi di ibu kota dalam dua hari terakhir memicu spekulasi dan kecurigaan publik.

Ia mengkhawatirkan adanya potensi manuver "cawe-cawe" atau lobi politik jilid dua terhadap majelis hakim konstitusi jelang pengumuman putusan MK soal nasib Gibran terkait syarat ijazah SLTA-nya yang digugat oleh Denny Indrayana cs malam ini pukul 20.00 WIB.

"Publik punya alasan untuk curiga karena rekam jejaknya. Putusan MK Nomor 90/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres dan meloloskan Gibran lahir dari proses yang cacat etik hingga Anwar Usman dicopot dari kursi Ketua MK," kata Guntur dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Guntur juga mengungkit laporan investigasi media massa nasional yang pernah mengungkap dugaan keterlibatan lingkaran Istana dalam memengaruhi independensi hakim konstitusi pada perkara sebelumnya.

Lebih lanjut, Guntur mencermati alasan resmi kehadiran Jokowi di Jakarta, yakni untuk menghadiri Peringatan HUT TNI serta menyaksikan laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Meski hadir dalam agenda publik tersebut, Guntur menyoroti dinamika hubungan Jokowi dan Gibran dengan Istana, karena kedua ayah dan anak itu terkesan tidak dihiraukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat di SUGBK, Jokowi diketahui tidak duduk di Tribun Presiden.

"Jokowi tidak duduk di Tribun Presiden, padahal dia adalah mantan presiden dua periode dan ayah dari Wapres yang tersingkir dari panggung kehormatan. Kalau tak dianggap Prabowo, untuk apa berlama-lama di Jakarta?" ujar Guntur.

Menurut Guntur, bertahannya Jokowi di Jakarta bertepatan dengan momen krusial saat nasib politik Gibran berada di ujung tanduk.

MK dijadwalkan mengetok putusan terkait dugaan keabsahan syarat administrasi pendidikan SLTA yang menuntut diskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Ia menegaskan bahwa publik akan mengawal ketat jalannya persidangan malam ini untuk memastikan majelis hakim konstitusi mengambil keputusan secara independen berdasarkan fakta hukum substantif tanpa terpengaruh intervensi kekuasaan.