Ada 'Faksi Solo', Syahganda Ungkap Tarik-Ulur Kabinet Prabowo

Pembentukan kabinet Presiden Prabowo Subianto disebut tidak lepas dari tarik-ulur kepentingan politik. Di satu sisi, Prabowo disebut ingin membangun tim yang sesuai dengan visi pemerintahannya. Di sisi lain, terdapat tuntutan kompromi dari kekuatan politik yang menjadi bagian dari koalisi dan pemerintahan sebelumnya.

Dinamika tersebut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, saat berbincang dengan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam siniar YouTube Keren Cadas yang tayang pada 3 Oktober 2026.

Dalam diskusi itu, Refly menyinggung informasi yang beredar menjelang pelantikan presiden pada 2024. Menurut cerita yang dibahas, Prabowo sebelumnya telah menyiapkan tim sendiri dengan tokoh ekonomi Burhanuddin Abdullah sebagai salah satu figur penting.

Namun, susunan tersebut disebut berubah setelah adanya pertemuan di Solo pada 13 Oktober 2024. Dalam uraian yang disampaikan Refly, Jokowi disebut mengirimkan hingga 17 nama untuk dipertimbangkan masuk kabinet.

Syahganda menilai kondisi tersebut membuat Prabowo harus mengambil pilihan kompromistis. Menurutnya, Prabowo sebagai pemimpin yang lahir melalui sistem koalisi harus berhadapan dengan kepentingan berbagai kelompok pendukung.

"Menurut saya kan dia juga manusia ya. Dia harus realistis. Realistis bahwa kekuasaan dia adalah kekuasaan yang disponsori oleh rezim lama, sehingga dia harus membagi konsesi," jelas Syahganda.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai "jebakan demokrasi". Menurut Syahganda, sistem politik berbasis koalisi membuat presiden tidak selalu leluasa memilih orang berdasarkan kapasitas dan kesesuaian ideologi.

Partai politik dan kelompok pendukung, lanjut dia, memiliki kepentingan untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Akibatnya, komposisi kabinet tidak seluruhnya diisi oleh figur yang menurutnya sesuai dengan visi Prabowo.

Syahganda kemudian mengutip pandangan Rocky Gerung mengenai komposisi kabinet tersebut.

"Istilah Rocky Gerung tuh 70 persen menterinya Prabowo itu tidak ngerti ideologinya Prabowo," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, tarik-ulur kepentingan tersebut turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah agenda pemerintahan pada periode awal. Namun, ia menilai Prabowo kemudian mulai melakukan sejumlah perubahan secara bertahap.

Baca Juga: Sempat di Ujung Tanduk, Hakim MK Sebut Certificate of Attendance Gibran Tak Bisa jadi Bukti Kelulusan

Salah satu yang disebut Syahganda adalah masuknya figur aktivis seperti Jumhur Hidayat ke dalam pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya Prabowo mencari figur yang dinilai lebih sejalan dengan gagasan pemerintahannya.

Syahganda berharap rencana reshuffle pada Oktober 2026 dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk kembali menata komposisi kabinet.

"Mudah-mudahan kalau di Oktober (2026) ini ada reshuffle, di situ Prabowo di dua tahun kepemimpinannya bisa mulai memasukkan 5 sampai 7 menteri-menteri yang idealis, punya kapasitas, ideologinya sama, (agar) bisa lari kencang," pungkas Syahganda.