Akademisi AS Kritik KPK: Sibuk Survei Joki Skripsi di Kampus, Sampai Lupa Tindaklanjuti Kasus Nusron Wahid

Associate Professor di Notre Dame University, Amerika Serikat, Munim Sirry, melontarkan kritik keras terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar survei terkait praktik joki skripsi di perguruan tinggi.

Ia mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk lebih bernyali dalam menindak menteri-menteri di kabinet Prabowo Subianto yang terseret kasus dugaan korupsi skala besar.

Secara spesifik, Munim menyoroti dugaan keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus Hak Guna Bangunan (HGB) di Bogor, yang disebut-sebut melibatkan barang bukti uang senilai lebih dari Rp100 miliar. Ia menilai prioritas KPK saat ini salah sasaran.

"KPK ini ga ada kerjaan apa? Ngurus Nusron aja gak jelas, kok survei skripsi," ujar Munim mempertanyakan fokus penindakan KPK.

Kritik tajam tersebut merespons rilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 yang baru saja dipublikasikan KPK.

Survei tersebut memaparkan temuan mengejutkan bahwa praktik perjokian akademik terjadi di 91 persen perguruan tinggi di Indonesia, yang dinilai menjadi alarm krisis integritas dan menuntut pembenahan sistem akademik secara menyeluruh.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, menjelaskan bahwa survei SPI diukur melalui tiga dimensi utama: karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan. Praktik joki tugas dan skripsi ini terpotret kuat dalam dimensi karakter.

"Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ini dilaporkan oleh 43 persen responden, dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei," jelas Dian memaparkan hasil temuan institusinya.