Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

KPK Diam-diam Sudah Peringatkan Raffi Ahmad

KPK Diam-diam Sudah Peringatkan Raffi Ahmad Kredit Foto: Antara/Nalendra/IES
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah membuka ruang konsultasi mengenai potensi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal tersebut menjadi sorotan menyusul pengakuan konsultasi dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan bahwa lembaganya terbuka bagi siapa saja yang ingin meminta konsultasi maupun pendampingan dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Adik Prabowo Mau Pindahkan Badak Jawa, Natalius Pigai: Berarti Ada Proyek Yang Mau Masuk

"KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi," kata Budi dikutip Rabu (18/11/2026).

Budi menjelaskan, konsultasi dan pendampingan tersebut bukan sekadar memberikan penjelasan mengenai aturan. KPK juga dapat menyampaikan rekomendasi agar potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas maupun aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan bisa diantisipasi sejak awal.

Menurutnya, upaya pencegahan menjadi bagian penting dari kewenangan KPK. Dengan adanya konsultasi, berbagai modus yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi diharapkan dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

"Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian kami memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelas Budi.

Salah satu persoalan yang dapat masuk dalam pembahasan tersebut adalah dugaan atau potensi benturan kepentingan ketika proses pengadaan barang dan jasa berlangsung.

"Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.

Sebelumnya, Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 mengaku sempat berkonsultasi dengan KPK.

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.

Hal ini terkait dengan temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga itu mengungkap sejumlah paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Berdasarkan penelusuran, total nilai kontrak dari delapan paket pengadaan itu mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Temuan tersebut diperoleh melalui penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023 hingga 2026. ICW menggunakan data dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari keseluruhan paket yang ditemukan, lima di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Nilai pengadaan dari kementerian tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Baca Juga: Viral 8 Saksi Minta Perlindungan, 10 Perwira Tinggi Terlibat Operasi Penyadapan Listyo Sigit Prabowo

Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026. Nilainya mencapai sekitar Rp10,8 miliar.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar