Dana Kelolaan BPKH Capai Rp185,73 Triliun, IHFF 2026 Bahas Keberlanjutan Dana Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menggelar 8th International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 pada 15 Oktober 2026 di Jakarta. Forum yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Shariah Economic Festival (ISEF) 2026 ini akan membahas strategi menjaga keberlanjutan dana haji melalui tata kelola yang kuat, investasi bertanggung jawab, dan transformasi digital.

Mengusung tema “Pengelolaan Dana Haji Berkelanjutan Melalui Sinergi Strategis dan Transformasi Digital”, IHFF 2026 menjadi wadah dialog internasional untuk memperkuat kerja sama antarlembaga serta mendorong pengembangan ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan.

Forum ini digelar di tengah tantangan pengelolaan dana haji yang semakin kompleks. Dinamika ekonomi global, perubahan pasar keuangan, kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas menjadi sejumlah isu yang perlu diantisipasi.

Per September 2026, dana kelolaan BPKH mencapai Rp185,73 triliun. Besarnya dana tersebut menuntut pengelolaan yang cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan likuiditas, prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan optimalisasi nilai manfaat.

Keberlanjutan pengelolaan juga perlu memperhatikan keseimbangan manfaat bagi jamaah yang berangkat saat ini dan calon jamaah pada masa mendatang. Karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, strategi investasi, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga amanah dana haji.

IHFF 2026 akan menghadirkan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, keuangan, serta pengelolaan haji.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dijadwalkan menyampaikan paparan utama. Forum ini juga menghadirkan Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas yang akan membahas Kampung Haji Indonesia, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy dalam sesi diskusi.

Panel diskusi akan melibatkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Sugiri Suparwan, Kepala Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) Amb Ismail Abba Yusuf, serta CEO ISRA Consulting Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasidi.

Pembahasan mencakup tata kelola dan investasi dana haji, penguatan sinergi Indonesia–Arab Saudi, potensi ekonomi dalam ekosistem haji, serta peluang investasi dan pengembangan infrastruktur di Makkah.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi sarana pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarnegara dalam menghadapi tantangan pengelolaan dana haji, perubahan demografi jamaah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan investasi jangka panjang.

Selain membahas kebijakan dan pengelolaan dana, BPKH juga akan menggelar talkshow bertajuk “GEN Z NAIK HAJI” pada hari yang sama. Kegiatan ini menyasar generasi Z, milenial, dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mempersiapkan ibadah haji sejak dini.

Persiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan niat beribadah, tetapi juga mencakup perencanaan keuangan, kebiasaan menabung, pemahaman pengelolaan dana, dan kesiapan fisik.

Talkshow ini akan menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dokter sekaligus penulis dr. Gia Pratama, musisi Arda Hatna, serta penyanyi dan influencer Tantri Kotak. Diskusi akan dipandu oleh aktivis dan seniman Inayah Wahid.

Melalui latar belakang narasumber yang beragam, kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan pembahasan perencanaan haji dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Tujuannya, mendorong masyarakat menjadikan ibadah haji sebagai tujuan yang dipersiapkan secara realistis dan berkelanjutan.

Baca Juga: Biaya Haji 2027 Lebih Murah, tapi DPR Wanti-wanti Hal Ini

Penyelenggaraan IHFF 2026 dan talkshow “GEN Z NAIK HAJI” mencerminkan dua aspek yang saling berkaitan, yakni keberlanjutan pengelolaan dana dan kesiapan calon jamaah.

Ekosistem haji dan umrah sendiri melibatkan berbagai sektor, mulai dari jasa keuangan syariah, teknologi, infrastruktur, transportasi, perhotelan, layanan kesehatan, hingga industri halal. Sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengembangkan ekosistem tersebut tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui rangkaian kegiatan di ISEF 2026, BPKH berharap dapat memperluas kolaborasi internasional sekaligus meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini.

Pengelolaan dana yang berkelanjutan dan persiapan calon jamaah sejak usia muda diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan jamaah saat ini sekaligus menjaga manfaat dana haji bagi generasi mendatang.