Kubu Jokowi Sentil SBY: Masih Berpolitik, Cuma Agak Malu-Malu Saja

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menilai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berpolitik, hanya saja tidak melakukannya secara terang-terangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedy sebagai respons atas sindiran SBY yang oleh sejumlah pihak dikaitkan dengan langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam membesarkan PSI.

SBY sebelumnya menyindir sosok mantan presiden yang dinilainya belum mampu menjadi negarawan sejati karena pikirannya masih berkutat pada pemilu dan kekuasaan.

"Saling sindir itu artinya SBY juga masih berpolitik, cuman agak malu-malu saja. Orang politik kalau masih senang intip dapur tokoh lain artinya dia juga belum selesai dalam politik," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (15/10).

Menurut Dedy, Jokowi justru secara terbuka menunjukkan kedekatannya dengan PSI.

"Jokowi jelas terbuka bersama PSI dan itu sangat baik, ngapain main belakang layar lagi. Dunia sudah ngga sama lagi," tegasnya.

Sebelumnya, dalam perayaan Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Rabu (14/10/2026), SBY menjelaskan bahwa para politisi umumnya dihadapkan pada kepentingan jangka pendek, termasuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan.

"Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati, berpikir semoga terpilih kembali. Anggota DPR, DPRD, DPD pasti berpikir terpilih kembali. Itu tidak salah. itulah politisi," kata SBY.

Baca Juga: Pengamat Ungkap Dampak Tak Terduga Bagi Keluarga Jokowi Jika Gibran Pilih Mundur

SBY menuturkan bahwa para pejabat dan politisi wajar memikirkan bagaimana mempertahankan dukungan publik agar kembali terpilih. Namun, menurutnya, pola pikir tersebut berbeda dengan seorang negarawan yang harus memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.

"Negarawan harus memikirkan hal-hal jauh di masa depan. Stateman itu tak harus mantan presiden. Bukan semua bisa jadi negrawan. Country over party. Country first. Jangan pula dibalik, jangan partai politik diutamakan sementara negara belakangan, wrong,"  tegasnya.