Kepuasan Prabowo Turun ke 44,5%, KSPN Desak Evaluasi Menteri

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja kabinet dan mempertimbangkan perombakan menteri yang gagal mencapai target. Desakan tersebut muncul setelah survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo turun menjadi 44,5% pada Oktober 2026.

Angka tersebut merosot 36,7 poin persentase dibandingkan tingkat kepuasan pada November 2025 yang mencapai 81,2%. Sebaliknya, proporsi masyarakat yang kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden meningkat menjadi 53,4%.

Sekretaris Jenderal KSPN Giofedi Rauf menilai penurunan kepuasan publik tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, termasuk terhadap efektivitas kerja para menteri dalam menjalankan program pemerintahan.

Menurutnya, Presiden tidak dapat bekerja sendiri karena keberhasilan pemerintahan turut ditentukan oleh kemampuan jajaran kabinet menerjemahkan visi dan program Presiden menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan para menteri dalam menerjemahkan visi dan program Presiden menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika ada menteri yang kinerjanya buruk, tentu harus dievaluasi secara serius,” ujar Giofedi dalam keterangannya.

Survei SMRC bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo tersebut dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026. Hasilnya menunjukkan proporsi masyarakat yang kurang atau tidak puas mencapai 53,4%, lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan sebesar 44,5%.

Giofedi juga menyoroti laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, sejumlah menteri memperoleh skor rendah dalam penilaian kinerja pemerintahan.

Menurut Giofedi, kedua hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi yang saling melengkapi. Survei SMRC mengukur kepuasan masyarakat terhadap Presiden, sedangkan laporan CELIOS menilai kinerja pemerintahan dan jajaran menteri.

“Ketika kepuasan publik terhadap Presiden mengalami penurunan, pemerintah harus berani melakukan introspeksi. Jangan sampai persoalan kinerja di tingkat kementerian justru menjadi beban bagi Presiden dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan,” tegasnya.

Kinerja Menteri Dinilai dari Dampak Ekonomi

Dari perspektif gerakan buruh, KSPN meminta evaluasi kementerian berfokus pada hasil nyata, terutama penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan industri nasional, dan penguatan sistem jaminan sosial.

Giofedi menilai keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah program yang diumumkan atau besarnya anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa program tersebut menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat, terutama pekerja dan keluarganya.

“Bagi kaum buruh, yang paling penting adalah apakah lapangan kerja semakin terbuka, kesejahteraan meningkat, hak-hak pekerja terlindungi, dan industri nasional semakin kuat. Kalau target tidak tercapai dan persoalan masyarakat tidak terselesaikan, maka kinerja kementerian tersebut patut dievaluasi secara objektif,” ujarnya.

KSPN juga meminta pemerintah menggunakan berbagai indikator dalam mengevaluasi kabinet, mulai dari pencapaian target program, efektivitas kebijakan, akuntabilitas penggunaan anggaran, hingga dampak langsung terhadap masyarakat.

Menurut Giofedi, hasil evaluasi yang menunjukkan kegagalan pencapaian target atau ketidakefektifan pelaksanaan program perlu ditindaklanjuti dengan langkah korektif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden adalah mengganti menteri yang dinilai tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.

“Kami mendorong Presiden Prabowo untuk menempatkan kompetensi, kinerja, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam mengevaluasi kabinet. Menteri yang bekerja baik harus didukung, sedangkan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya perlu dievaluasi secara serius. Jika diperlukan, perombakan kabinet harus menjadi pilihan,” kata Giofedi.

Baca Juga: Beda Hasil Survei PPI dan SMRC Soal Prabowo, IPS Soroti Metode Wawancara Telepon

Baca Juga: Beda Hasil Survei PPI dan SMRC Soal Prabowo, IPS Soroti Metode Wawancara Telepon

Ia menambahkan, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki efektivitas kerja pemerintah. Evaluasi kabinet yang terukur dinilai penting agar setiap kementerian mampu mencapai target dan memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.

Bagi KSPN, kualitas kerja para menteri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Karena itu, evaluasi kabinet diharapkan tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri nasional.