Elite PDIP: Dua Tahun Ini Kondisi Kita sedang Tidak Baik-baik Saja

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam dari PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, mulai dari tekanan pasar keuangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga tata kelola program prioritas pemerintah.

"Menurut hemat saya, dua tahun ini kondisi kita sedang tidak baik-baik saja," kata Djarot di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Baca Juga: Elite PSI: Gibran Memang Tidak Tamat SMA

Ia menyoroti tekanan yang melanda pasar modal setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberikan penilaian terhadap pasar saham Indonesia. Pada perdagangan Senin (19/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga level 4.907,37 sebelum ditutup melemah 3,64% atau 188,49 poin ke level 4.996,60.

Tak hanya pasar saham, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi perhatian Djarot. Ia menilai tekanan pada kedua indikator ekonomi tersebut menjadi gambaran tantangan yang tengah dihadapi Indonesia.

"Tidak mudah dan kondisi sedang tidak baik-baik saja," lanjut dia.

Persoalan lain yang disoroti Djarot adalah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Ia menyebut dampak karhutla telah menimbulkan penderitaan bagi makhluk hidup di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.

Menurut Djarot, karhutla tidak bisa semata-mata dipandang sebagai bencana ekologis. Ia mengingatkan bahwa ancaman El Nino telah diperingatkan jauh sebelumnya sehingga pemerintah seharusnya menyiapkan langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran meluas.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Airlangga Klaim Politik-Ekonomi Stabil

Djarot juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang didukung anggaran besar.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat miskin melalui intervensi pemberian gizi. Namun, ia menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan persoalan serius dalam tata kelola.

"Tata kelolanya ini yang perlu dievaluasi secara mendasar karena terkesan bahwa MBG ini tidak melalui kajian yang mendalam sehingga terjadi banyak penyimpangan dan sebagainya, dan terbukti kepala BGN itu kena kasus," tutur dia.

Selain MBG, Djarot mempertanyakan konsep dan arah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai bentuk kelembagaan serta unit usaha koperasi tersebut masih belum jelas, sementara sejumlah rencana bisnisnya berpotensi bersinggungan dengan sektor usaha yang selama ini telah melayani kebutuhan masyarakat.

"Yang paling baru, itu tentang koperasi merah putih, yang sampai sekarang ini bentuknya seperti apa, kemudian unit usahanya seperti apa, sehingga terkesan mencari-cari pekerjaan-pekerjaan atau unit usaha yang sebenarnya bertentangan dengan hajat hidup orang banyak," imbuh Djarot.

Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar kritik Djarot terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menekankan pentingnya evaluasi mendasar terhadap kebijakan dan tata kelola program pemerintah agar pelaksanaannya lebih terarah serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.