Bundaran HI dan Spanduk Kuning Raksasa itu

Bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Aksi ini digelar guna mendesak pemerintah mengambil langkah serius dalam menangani krisis iklim yang dinilai kian menggerus ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan dua spanduk kuning raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” diarahkan ke Istana Merdeka, sementara spanduk bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dihadapkan ke arah selatan Bundaran HI.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyatakan bahwa rangkaian bencana ekologis, seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga menekan daya beli masyarakat. Dampak terberat dirasakan oleh kelompok pekerja rentan, termasuk nelayan dan pekerja lepas.

"Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan," ujar Jeanny.

Temuan Riset: Krisis Iklim Dongkrak Pengeluaran Pangan

Bersamaan dengan aksi tersebut, Greenpeace Indonesia merilis laporan riset bertajuk “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”.

Riset yang dilakukan di wilayah Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul ini menunjukkan bahwa krisis iklim telah bergeser dari isu lingkungan menjadi krisis ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan temuan riset, dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan sebesar 41 persen, disusul penurunan produktivitas dan pendapatan sebesar 39 persen, serta terganggunya akses tempat tinggal dan transportasi sebesar 20 persen.

Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026.

Menurutnya, capaian indikator makro tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat bawah yang justru harus menanggung beban adaptasi iklim secara mandiri.

Laporan tersebut mencatat bahwa 57,34 persen responden terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat biaya, sementara 56,79 persen responden memilih mengambil pekerjaan sampingan guna menutupi kenaikan biaya hidup harian.

Greenpeace mendesak pemerintah agar merumuskan kebijakan iklim yang berfokus pada perlindungan sosial dan penguatan ekonomi rakyat.