Mahfud MD: Sebenarnya Pak Prabowo Dengar Kritikan Kita, Cuma Pura-Pura Marah Aja

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk kepedulian dan cinta kepada negara.

Pernyataan itu disampaikan saat menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud mengaku memberikan apresiasi terhadap sejumlah perubahan yang dinilainya terjadi dalam cara Prabowo merespons kritik.

Namun, ia juga menyoroti persoalan pengawasan kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pentingnya memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Dalam evaluasinya, Mahfud menilai Prabowo mulai menunjukkan perubahan dalam menyikapi kritik dibandingkan pada awal masa pemerintahannya.

“Misal kita dulu Pak Prabowo sepertinya anti kritik, tapi belakangan sudah berubah. Prabowo keluar negeri terus, belum 2 tahun 47 kali. Sekarang kan Prabowo sudah jarang ke luar negeri. Itu artinya mendengar, Pak Prabowo itu mendengar kritik, cuman pura-pura marah aja sebenarnya,” kata Mahfud dikutip dari akun Youtube-nya, Mahfud MD Official, Kamis (22/10).

Ia juga menyinggung perubahan komposisi di lingkungan pemerintahan. Menurut Mahfud, pada awal pemerintahan terdapat kesan bahwa Prabowo berada di bawah pengaruh kekuatan politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud turut menyoroti penempatan sejumlah tokoh di berbagai lembaga yang menurut penilaiannya dapat menjadi bagian dari upaya mengendalikan pengaruh politik di pemerintahan.

"Belakangan ini sudah mengubah komposisi, dulu banyak kritik, seolah tersandera dengan kekuatan Pak Jokowi yang seperti mengendalikan Anda, dan telah dilakukan ke beberapa orang dengan strategi mengurung di suatu tempat. Ada yang di Wantimpres, terus ada di badan lain, itu sebenarnya untuk mengendalikan orang,” ujarnya.

Selain menilai perubahan sikap pemerintah terhadap kritik, Mahfud menyoroti pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dinilainya belum disertai pengawasan secara terperinci.

Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak membuka celah penyimpangan anggaran.

Mahfud mengkritik kurangnya perhatian terhadap detail pengawasan di tingkat pelaksana. Ia juga menyinggung dugaan korupsi yang menurutnya menjadi persoalan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Bagi Mahfud, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup dinilai dari tujuan dan manfaat yang dijanjikan. Pengawasan, transparansi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga menjadi aspek penting untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.

Mahfud juga menyoroti respons terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ia menilai kritik kerap dibalas dengan tudingan yang mempertanyakan loyalitas pengkritik terhadap negara.

“Kita rajin mengkritik, malah dimarahi antek asing, londo ireng. Temannya sendiri diserahkan ke lembaga hukum,” kata Mahfud.

Ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya mengawasi jalannya pemerintahan, bukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan atau permusuhan politik.

Dalam pandangannya, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi agar kebijakan yang dijalankan dapat diperbaiki ketika ditemukan persoalan. Sikap kritis masyarakat juga menjadi salah satu cara untuk memastikan kekuasaan dan anggaran negara digunakan sesuai kepentingan publik.

Mahfud kemudian mengutip pesan seorang guru besar yang mempertanyakan sejauh mana negara telah memberikan manfaat nyata kepada rakyat.

“Saya mendapat pesan seorang guru besar, uang dari negara, fasilitas dari negara, pegawainya dari negara, nah rakyatnya mana?” ujarnya.