Kubu Anti Gibran Mengajukan Tawaran Begini ke Jokowi: 'Gimana Pak? Daripada Gini-Gini Aja?'
Kredit Foto: ChatGPT/Belinda Safitri
Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menuding adanya gerakan politik dan "penumpang gelap" di balik polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ray menilai narasi tuduhan tersebut merupakan pola lama yang kerap digunakan saat kehabisan argumen, sekaligus mendorong penyelesaian secara transparan melalui Hak Angket di DPR.
Ray mengkritik sikap Jokowi yang tidak menyebutkan secara spesifik pihak atau figur yang dituduh sebagai "penumpang gelap". Menurutnya, pola tudingan seperti itu menyerupai taktik era Orde Baru yang berulang kali dipakai ketika menghadapi kritik publik.
"Sampai sekarang tidak ada satu pun Jokowi menyebut siapa aktor penumpang gelap yang dimaksud. Ini pola-pola lama sejak era Orde Baru. Sudah semacam cara kerja kalau mentok dan kehabisan argumen dengan menuduh biang gaduh, lalu menyebut ada operasi politik dan penumpang gelap," ujar Ray dalam keterangannya, Jumat (23/10).
Ray menyarankan supaya mengakhiri perdebatan yang nir manfaat dan tuduhan yang saling menyudutkan di ruang publik, Ray menilai cara paling tepat dan elegan adalah memperlihatkan fisik ijazah SMA dan S1 milik Gibran dalam forum resmi ketatanegaraan, yakni melalui penggunaan Hak Angket di DPR RI.
"Simpel permintaan saya: tunjukkan ijazah Gibran ada di mana, ditaruh di mana. Yang paling tepat ditunjukkannya ya di DPR lewat Hak Angket. Kalau tidak di DPR, tidak akan selesai, bakal begini-begini saja, berdebat tanpa ujung," tegas Ray.
Ia menambahkan, pembentukan Hak Angket justru akan menguntungkan semua pihak. Langkah tersebut dapat membersihkan nama Jokowi dari sudut pandang negatif sekaligus menghentikan tuduhan bahwa kritikus hanya mencari panggung atau jabatan politik.
"Untuk para pendukung Gibran, ini saatnya dibuktikan, entah ijazah SMA-nya atau ijazah S1-nya, dan saya minta Pak Jokowi untuk mendukung itu. Gimana Pak Jokowi, bukan itu langkah yang lebih beradab?" pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: