Kemendagri Dorong Reformasi Dana Otsus Aceh, Fokus pada Kemandirian Fiskal Pasca-2027

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh setelah 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan dan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Menurut Safrizal, Dana Otsus tidak boleh sekadar menjadi instrumen transfer anggaran. Dana tersebut harus mampu mendorong transformasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Diskusi kita hari ini perlu sampai pada pertanyaan yang nyata: bagaimana setiap rupiah yang dikelola hari ini dapat memperkuat kemampuan Aceh membiayai masa depannya,” kata Safrizal saat menyampaikan pidato kunci mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Seminar Nasional bertema Dana Otsus di Persimpangan: Reformasi Tata Kelola Keuangan Aceh Menuju Kemandirian Fiskal Pasca-2027.

Seminar tersebut digelar dalam rangka Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA) XXIX yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) di Hall AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri Rektor USK Mirza Tabrani, Kepala BPSDM Aceh Marthunis yang mewakili Wakil Gubernur Aceh, anggota Majelis Wali Amanat USK Rusli, Dekan FEB USK A. Sakir, mantan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, serta kalangan akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Seminar juga menghadirkan Perencana Ahli Utama Pemerintah Aceh, T. Ahmad Dadek, yang membahas tantangan pemanfaatan Dana Otsus di tengah besarnya anggaran. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Aceh Ahmad Ricky Soehady memaparkan tata kelola Dana Otsus sektor infrastruktur menuju kemandirian fiskal.

Dalam paparannya, Safrizal menekankan pentingnya evaluasi terhadap hasil pembangunan selama pelaksanaan otonomi khusus. Keberlanjutan Dana Otsus, menurutnya, harus menjawab persoalan yang masih dihadapi Aceh, termasuk kemiskinan, pengangguran, kualitas pekerjaan, dan daya saing ekonomi daerah.

Ia menilai reformasi perlu dimulai dari pembenahan regulasi. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mulai dari penentuan prioritas program hingga pertanggungjawaban hasil pembangunan.

Aturan yang jelas juga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan ketidakselarasan kebijakan antarpemerintah daerah.

Selain regulasi, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan target yang terukur. Penggunaan Dana Otsus perlu diarahkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dengan sasaran yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Safrizal menegaskan keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Indikator utamanya adalah dampak terhadap kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Safrizal juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sejumlah layanan publik dan pembangunan infrastruktur memiliki manfaat lintas wilayah sehingga memerlukan perencanaan serta pelaksanaan yang terintegrasi.

Dalam hal ini, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Dari sisi akuntabilitas, ia mendorong keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan Dana Otsus. Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang lokasi kegiatan, besaran anggaran, pelaksana program, capaian pembangunan, hingga tindak lanjut pengaduan.

Evaluasi berkala juga perlu menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan program. Dengan demikian, pembiayaan dapat diarahkan pada kegiatan yang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Bahlil Sebut Medco dan Pertamina Jadi KKKS Penyerap Sumur Rakyat di Aceh

Safrizal menegaskan, keberlanjutan Dana Otsus harus menjadi momentum bagi Aceh untuk memperkuat kapasitas ekonominya. Pemanfaatan dana perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Menurutnya, masa depan Dana Otsus tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima. Kemampuan membangun fondasi ekonomi yang kuat, menjaga kualitas layanan dasar, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif justru menjadi ukuran penting keberhasilannya.

Menutup paparannya, Safrizal menegaskan bahwa keberlanjutan Dana Otsus membawa tanggung jawab untuk menghasilkan perubahan yang lebih signifikan bagi masyarakat Aceh.

“Regulasi harus memberi kepastian, implementasi harus menghadirkan manfaat, dan akuntabilitas harus menjaga kepercayaan. Dengan itulah kita memperkuat ekonomi, membangun kemandirian fiskal, dan merawat perdamaian Aceh,” pungkasnya.